WAHANANEWS.CO - PSI mengunci arah kampanye dengan satu nama besar: Joko Widodo, figur yang akan terus ditampilkan sebagai wajah utama partai demi mendongkrak suara di kontestasi politik mendatang.
Partai Solidaritas Indonesia resmi menetapkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai tokoh utama dalam setiap kegiatan kampanye partai, sebagaimana disampaikan Ketua Harian PSI Ahmad Ali usai Rapat Kerja Nasional di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (31/1/2026) –.
Baca Juga:
PSI Soroti Pilkada Masih Dihantui Politik Uang
“Untuk kampanye, DPP telah menetapkan Pak Jokowi sebagai tokoh utama, Pak Jokowi sebagai figur utama kita, sebagai panutan partai ini,” kata Ahmad Ali membacakan kesimpulan hasil Rakernas PSI.
Ali menegaskan, penetapan Jokowi sebagai figur sentral tidak semata-mata didasarkan pada statusnya sebagai mantan presiden.
Menurut Ali, PSI melihat Jokowi, ayah dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, sebagai teladan sekaligus patron politik yang relevan dengan nilai dan arah perjuangan partai.
Baca Juga:
Dari NasDem ke PSI, Jejak Politik Ahmad Ali dan Efek Domino
“Maka Rakernas memandang bahwa perlu dan wajib untuk menjadikan kita mengkapitalisasi figur seorang Jokowi untuk bisa membantu menaikkan elektoral partai ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, keputusan itu disertai instruksi struktural kepada seluruh jajaran partai.
“Dengan cara: di setiap kantor Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang wajib memasang foto atau baliho dari Pak Joko Widodo,” jelas Ali.
Menurutnya, pemanfaatan figur Jokowi juga membawa konsekuensi moral dan politik bagi seluruh kader PSI.
“Dan ini juga sekaligus meletakkan tanggung jawab yang kuat kepada seluruh kader partai PSI,” kata Ali.
Ali menegaskan, jika kader memanfaatkan foto dan figur Jokowi untuk mendongkrak perolehan suara, maka tanggung jawab yang sebanding adalah menjaga nama baik dan kehormatan Jokowi.
“Kalau kita memanfaatkan berfoto beliau yang kita yakini bisa membantu perolehan atau menaikkan suara partai, maka di dalamnya berbanding lurus dengan tanggung jawab kader yaitu menjaga kehormatan daripada Bapak Joko Widodo,” sambungnya.
Lebih lanjut, Ali menyampaikan bahwa kewajiban menjaga kehormatan Jokowi berlaku bagi seluruh kader, termasuk dalam aktivitas di media sosial.
“Jadi setiap hari harus ada postingan yang positif tentang Bapak Joko Widodo,” ujarnya.
Ia meminta kader setidaknya kembali mendeklarasikan dan mengingatkan publik pada program-program kerakyatan yang pernah dijalankan Jokowi semasa menjabat sebagai presiden.
“Setidak-tidaknya men-declare-kan kembali program-program kerakyatan yang pernah dirasakan, yang pernah dilakukan oleh Pak Joko Widodo ketika beliau masih menjabat Presiden,” paparnya.
Ali menyebut, narasi tersebut penting agar masyarakat dapat menilai sendiri dan membandingkan pengalaman mereka di tiap era kepemimpinan nasional.
“Sehingga nanti biar masyarakat yang akan mengkomparasi nanti, enakkan zaman mana menjadi Presiden, zaman SBY, Megawati, atau zaman Pak Joko Widodo,” kata Ali.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa partai tidak boleh mengklaim perasaan publik, karena penilaian tersebut sepenuhnya menjadi pengalaman kolektif masyarakat Indonesia.
“Biar masyarakat, kita tidak boleh mewakili masyarakat karena ini menyangkut rasa yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” imbuhnya.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
