WahanaNews.co | Program Reformasi Birokrasi Nasional merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan mewujudkan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta memiliki pelayanan publik berkualitas.
Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Reformasi Birokrasi (Kapus RB) TNI Marsma TNI Marsudiranto W, saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) RB TNI Tahun 2023, yang bertemakan "Melalui Rakernis Reformasi Birokrasi TNI, Kita Wujudkan Reformasi Birokrasi Berdampak Pada Kultur Organisasi TNI" yang diikuti oleh jajaran personel Reformasi Birokrasi di lingkungan TNI, bertempat di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (22/6/2023).
Baca Juga:
BP2JK Kalsel Gelar Forum Konsultasi Publik Review Standar Pelayanan Tahun 2024
Kapus RB TNI mengatakan bahwa Rakernis RB TNI 2023 merupakan bagian tindak lanjut dari Rakor RB TNI 2023 yang telah dilaksanakan tanggal 29 Mei 2023 yang lalu.
Bila pada Rakor RB terdahulu lebih banyak membahas tentang RB TNI pada tataran kebijakan serta perkembangan RB baik pada leveling TNI maupun Angkatan, maka Rakernis RB TNI hari ini akan lebih banyak membahas tentang evaluasi teknis pelaksanaan RB TNI di tahun 2022 serta penyiapan sejumlah program evaluasi RB TNI di tahun 2023, dampak dari perubahan kebijakan evaluasi RB terbaru.
Seperti yang telah diketahui bersama, capaian nilai RB TNI di tahun 2022 ada di angka 72,36, naik 1,87 poin dari capaian tahun sebelumnya yakni 70,49. Sangat diharapkan, capaian RB TNI tahun 2023 yang akan diumumkan pada tahun 2024 mendatang akan dapat mencapai nilai 75.
Baca Juga:
Pjs Bupati Labura Dukung Peningkatan PAD dan Pelayanan Publik Melalui Samsat Nasional
"Sebuah angka yang tentunya dapat membawa kehormatan serta kesejahteraan bagi seluruh keluarga besar TNI. Untuk mencapai hal itu, diperlukan tambahan poin sebesar 2,64," ujarnya dalam rilis yang diterima WahanaNews.co.
"Saya sangat berharap adanya kerjasama yang semakin kuat di antara seluruh pejabat yang membidangi RB, baik di lingkup Mabes TNI, Mabes Angkatan, sampai ke seluruh satuan kerja yang ada di lingkungan TNI," katanya.
Lebih lanjut Marsma TNI Marsudiranto menjelaskan, dengan perubahan evaluasi RB yang telah direncanakan oleh Kemenpan RB, maka seluruh staf terkait dimohon dapat menyesuaikan perubahan ini, serta dapat membantu menyusun sejumlah indeks pengukuran pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI, sesuai bidang tanggung jawabnya masing-masing.
