WAHANANEWS.CO, Jakarta - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menunjukkan komitmennya dalam menindaklanjuti aspirasi warga dengan langkah nyata saat melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik di Kota Palembang, Minggu (14/6/2026).
Dalam agenda tersebut, BAM tidak hanya menerima berbagai masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat, tetapi juga merespons secara langsung sejumlah gagasan inovatif yang disampaikan warga, khususnya kalangan pemuda.
Baca Juga:
PLN Salurkan Bantuan Sanitasi, Dukung Pembangunan 12 Sumur Resapan di Jakarta Selatan
Salah satu aspirasi yang mendapat perhatian serius datang dari Karang Taruna Kecamatan Alang-Alang Lebar.
Organisasi kepemudaan tersebut mengusulkan pembangunan sumur resapan di lingkungan permukiman sebagai salah satu solusi untuk mengurangi risiko banjir yang kerap terjadi di sejumlah wilayah Kota Palembang.
Usulan tersebut mendapat respons positif dari Anggota BAM DPR RI, Yudha Novanza Utama.
Baca Juga:
Pemkot Jaksel Keruk Lumpur dan Bangun Sumur Resapan di Tebet
Menurutnya, gagasan tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu melalui proyek percontohan sebelum diajukan secara lebih luas kepada Pemerintah Kota Palembang sebagai program yang dapat diterapkan secara masif.
Sebagai bentuk dukungan terhadap inovasi yang lahir dari masyarakat, Yudha bahkan menyatakan kesiapannya untuk membantu pembiayaan awal pembangunan sumur resapan tersebut secara pribadi.
Langkah itu diharapkan dapat menjadi contoh konkret mengenai efektivitas sumur resapan dalam mengurangi genangan dan meningkatkan daya serap air di kawasan permukiman.
"Jadi saya tanggapin, kita berikan mereka untuk memberikan sampel dulu, contohnya seperti apa, baru mungkin nanti bisa kita usulkan ke pemerintah. Dan saya tadi bilang sama teman-teman Karang Taruna itu, untuk biaya awal pembangunan sumur saya tanggung pribadi. Biar jadi percontohan dulu, kalau memang berhasil baru kita usulkan ke pemerintah untuk dibangun, digalakkan jadi di masing-masing rumah masyarakat," ujar Yudha usai melakukan pertemuan.
Menurut Yudha, keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda, menjadi elemen penting dalam mencari solusi terhadap berbagai persoalan perkotaan.
Ia menilai inovasi yang muncul dari warga perlu mendapat ruang dan dukungan agar dapat berkembang menjadi program yang memberi manfaat luas bagi masyarakat.
Selain mendukung pembangunan infrastruktur pengendali banjir melalui sumur resapan, legislator Fraksi Golkar tersebut juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Palembang yang berupaya membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Salah satu kebijakan yang mendapat perhatian adalah penerapan sanksi tegas bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan yang berpotensi menyumbat drainase dan memperparah banjir.
Menurutnya, penegakan aturan yang konsisten dapat menjadi instrumen penting dalam mengubah perilaku masyarakat sehingga tercipta lingkungan yang lebih bersih dan tertata.
"Saya dengar juga dari pemerintah kota Palembang, sudah memperlakukan perda ya, denda untuk yang buang sampah itu cukup tinggi ya, 500 ribu, ya mungkin bisa memberikan efek cerah, dan akhirnya budaya membuang sampah yang sembarangan itu bisa berkurang atau hilang," tambahnya.
Lebih lanjut, Yudha juga menyoroti tantangan yang dihadapi wakil rakyat dari Sumatera Selatan dalam memperjuangkan berbagai kebutuhan pembangunan daerah di tingkat pusat.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini tidak ada anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Selatan yang bertugas di Komisi V DPR RI, komisi yang membidangi infrastruktur dan pembangunan wilayah.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberadaan BAM DPR RI dapat menjadi jalur alternatif yang strategis untuk menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur kepada pemerintah pusat.
Melalui badan tersebut, berbagai keluhan, masukan, maupun kebutuhan masyarakat daerah tetap dapat diperjuangkan dan dikawal hingga tingkat nasional.
"Setahu saya saat ini tidak ada yang di Komisi V. Mungkin ini juga jadi challenge bagi kami yang anggota DPR. Untungnya ada badan aspirasi, jadi bisa membawa masukan, keluhan, ataupun aspirasi dari teman-teman di Sumatera Selatan, walaupun berkaitan dengan Komisi V bisa melalui badan aspirasi DPR RI, kurang lebih seperti itu," tegasnya.
Kunjungan kerja ini menjadi salah satu bukti bahwa aspirasi masyarakat tidak hanya didengar, tetapi juga berpeluang ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konkret.
Dengan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan DPR RI, berbagai persoalan perkotaan seperti banjir diharapkan dapat ditangani secara lebih efektif dan berkelanjutan.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
