WahanaNews.co | Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan sudah hampir setengah abad bercokol di fase perencanaan. Namun, di tangan Presiden Jokowi, proyek ini akhirnya kelar juga. Bahkan pada 2023 sistem jaringan distribusi proyek ini tuntas seluruhnya.
Awal pekan lalu berlangsung Rapat Koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) bersama Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait dan Wakil Gubernur Jawa Timur, ditujukan untuk membahas percepatan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.
Baca Juga:
Usai Ditandatangani, Pemkab Karo Serahkan Aset Pembangunan SPAM ke Direktur PDAM Tirta Malem
Salah satunya kelanjutan dari proyek SPAM Umbulan, proyek untuk meningkatkan ketersediaan air bersih dan air minum untuk masyarakat dan industri, Kementerian PUPR sudah berkomitmen untuk mendukung melalui dana DAK tahun 2022/2023, khususnya untuk infrastruktur jaringan distribusinya; Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat mengkoordinasikan Kerjasama Bisnis dengan Pemerintah Kabupaten Gresik dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan sistem penyediaan air minum (SPAM) Umbulan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Senin (22/3/2021).
"Alhamdulillah, SPAM Umbulan, sistem penyediaan air minum yang telah lama dikerjakan hari ini telah rampung dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat," kata Jokowi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
Baca Juga:
Pembangunan Sumedang Terus Dipacu, SPAM Jadi Skala Prioritas
Sumber air daerah ini memang sudah ada sejak zaman pemerintah Hindia Belanda, saat pertama kali ditemukan Negeri Kincir Angin pada 1916 atau zaman kolonial. Pengelolaan pertama, kala itu dilakukan oleh Water Bedrij pada 1917.
Namun, pemerintah mulai membangun SPAM Umbulan setelah 45 tahun sejak direncanakan yakni pada 1973 silam. Namun, sejak saat itu pembangunan proyek tersebut tiba-tiba lenyap.
Kemudian di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah kembali melanjutkan proyek ini sejak 2010 dan prakualifikasi satu tahun setelahnya yakni pada 2011.
