WAHANANEWS.CO, Jakarta - Banjir besar yang melanda sejumlah provinsi di Sumatera pada Jumat (28/11/2025) disebut bukan semata akibat curah hujan tinggi, melainkan dipicu langsung oleh cuaca ekstrem.
Hujan ini diperparah keberadaan siklon tropis sehingga membuat kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) tidak mampu menahan limpasan air dalam volume besar.
Baca Juga:
BPBD DKI: Penanganan Bencana Jabodetabekjur Harus Berkesinambungan dalam Satu DAS
Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Dirjen PDASRH), Dyah Murtiningsih, menjelaskan bahwa sebagian besar DAS terdampak berada pada Areal Penggunaan Lain (APL)
Kondisi ini membuat kawasan tersebut jauh lebih rentan terhadap bencana hidrometeorologi karena karakter bentangnya tidak memiliki daya serap dan tutupan yang cukup untuk menahan aliran permukaan.
“Sebagian besar wilayah DAS didominasi areal penggunaan lain. Nah, APL ini meliputi pertanian, organisasi, perkebunan, dan pertambangan,” ujar Dyah. dikutip Minggu (30/11/2025).
Baca Juga:
ABMM Perkuat Komitmen ESG Melalui Buku "ABM dan Sepenggal Kisah Pembelajaran"
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menindaklanjuti situasi ini dengan memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah untuk percepatan rehabilitasi lahan kritis di kawasan DAS serta menyelaraskan perencanaan agar penggunaan lahan pada wilayah APL tetap selaras dengan prinsip konservasi.
Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menegaskan bahwa dominasi APL pada DAS-das terdampak menunjukkan adanya keterlibatan langsung pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah, sehingga evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan tata ruang menjadi langkah yang tidak dapat dihindari.
“Tentunya kami akan terus meningkatkan mitigasi yang nantinya akan kami sampaikan kepada pemerintah daerah. Kami juga akan mengevaluasi pengelolaan hutan, meskipun sebagian besar berada di APL yang menjadi kewenangan pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menyebut banjir yang melanda tiga provinsi Sumatra terjadi di enam DAS utama yang meliputi DAS Krueng Geukuh, DAS Krueng Pasee, dan DAS Krueng Keureto, disusul sejumlah DAS lain yang berada di wilayah Sumatra Utara seperti DAS Kolang, DAS Sibuluan, DAS Aek Pandan, DAS Badiri, dan DAS Garoga, serta sederet DAS di Sumatra Barat seperti DAS Anai, Antokan, Banda Gadang, Masang Kanan, Masang Kir, dan Ulakan Tapis.
Rohmat menegaskan bahwa Kemenhut akan memperkuat langkah pengelolaan DAS secara menyeluruh sebagai respons terhadap peningkatan kejadian banjir dan menjadikannya agenda jangka panjang untuk memperbaiki tata kelola bentang alam pada aspek hulu.
Ia menambahkan bahwa Kemenhut akan melaksanakan revegetasi di sempadan sungai dan lereng curam guna meningkatkan stabilitas lahan, sebuah upaya yang diharapkan mampu menekan potensi longsor serta kerusakan lahan yang terjadi saat banjir besar melanda kawasan hilir.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
