WahanaNews.co | Sebanyak
50,6% publik puas atas kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin dalam menangani Pandemi
Corona. Fakta itu merupakan hasil survei lembaga survei Indo Barometer soal penanganan
pandemi virus Corona (COVID-19) yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko
Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Baca Juga:
Survei Indikator Politik: 63,4% Responden Tak Setuju Kemenangan Prabowo-Gibran Dibatalkan
Survei ini dilakukan pada 10 hingga 17 Oktober 2020.
Menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden. Margin of
error sebesar kurang lebih 2,83%, dengan tingkat kepercayaan 95%.
Secara umum, hasil survei ini menunjukkan bahwa persoalan
penting di Indonesia adalah soal perekonomian rakyat sebesar 28,5%. Diikuti
lapangan pekerjaan, harga bahan pokok, penanganan virus Corona, dan bantuan sosial
(bansos).
"Permasalahan paling penting di Indonesia menurut
survei Oktober 2020 adalah perekonomian rakyat 28,6%, lapangan pekerjaan 20,2%,
kestabilan harga bahan pokok 10,9%, masalah kesehatan (penanganan COVID-19)
10,3%, dan bantuan rakyat kecil bansos 6,4%," kata Direktur Eksekutif Indo
Barometer, Mohammad Qodari dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/11/2020).
Baca Juga:
Versi Survei LSI: 3 Faktor Pemicu Tingkat Kepusan Jokowi Masih Tinggi
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara
tatap muka responden menggunakan kuesioner. Responden survei adalah warga
negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih minimal berusia 17 tahun atau
lebih, atau sudah menikah pada saat survei dilakukan.
Bila dibandingkan dengan survei September 2015 kondisi saat
ini dinilai mirip, dimana permasalahan terpenting adalah perekonomian sebesar
37,2%, sulitnya lapangan pekerjaan 13.3%, harga kebutuhan pokok mahal 12,3%,
meningkatnya korupsi 12,3%, dan kemiskinan 3,7%.
"Jadi, baik di awal 1 tahun periode pertama maupun
periode kedua, isu terbesar yang harus diselesaikan oleh Presiden Jokowi
masihlah masalah-masalah ekonomi," ujar Qodari.
Hasil survei secara umum itu, kata Qodari, menunjukkan bahwa
permasalahan Corona lebih banyak muncul ke publik sebagai masalah ekonomi. Tak
berbeda dengan lima tahun lalu.
"Data di atas menunjukkan bahwa masalah COVID bagi
masyarakat lebih banyak tampil sebagai masalah ekonomi dari pada masalah kesehatan.
Situasi ini mirip dengan tahun 2015," ucapnya.
Lalu bagaimana dengan tingkat kepuasan publik terkait
penanganan wabah Corona oleh pemerintah Jokowi-Ma'ruf? Begini menurut hasil
survei Indo Barometer.
Sebanyak 50% lebih sedikit publik puas dengan penanganan
wabah Corona oleh Jokowi-Ma'ruf. Hal ini selisih tipis dengan publik yang tidak
puas.
"Sebesar 50,6% publik merasakan puas dengan penanganan
masalah wabah virus Corona/COVID-19 oleh pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Dan yang merasa tidak puas 47,5%. Tidak tahu/jawab 1,9%," kata Qodari.
Lima alasan utama publik puas dengan penanganan wabah Corona
oleh Jokowi-Ma'ruf Amin adalah karena penanganan cepat tanggap sebesar 21,3%,
adanya sosialisasi imbauan pencegahan 3M 16,5%, penanganan PSBB sudah cukup
baik 14,5%, ada beragam bantuan sosial dari pemerintah pusat 12%, dan mulai
banyaknya pasien yang sembuh 9,6%.
Sementara alasan utama publik tak puas dengan penanganan
wabah virus Corona oleh pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin adalah karena
penanganan secara umum lambat 22,5%, disusul data penerima bantuan tidak akurat
14,6%, pasien terinfeksi semakin banyak 14%, kebijakan Jokowi tidak konsisten
12,6%, dan terakhir lambat dalam mendistribusikan bansos 8,8%.
Selain itu, soal penerimaan bansos juga dibahas dalam survei
ini. Hasilnya mayoritas masyarakat menyatakan pernah menerima bansos dari
pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Sebanyak 67,3% masyarakat menyatakan pernah menerima
bantuan sosial (bansos) dari pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Dan yang
tidak menerima 32,2%," ujar Qodari.
Namun, hasil survei ini juga menunjukkan sebanyak 49,9%
publik menyatakan bahwa ada masalah dengan pelaksanaan pemberian bansos
tersebut. Sementara yang menyatakan tidak ada masalah 50,1%.
Publik yang menyatakan ada masalah disebabkan karena data
penerima bansos kurang akurat sebesar 45,7%, bansos tidak tepat sasaran 32,8%,
dan banyaknya penyelewengan dana bansos 4,7%. [dhn]