WahanaNews.co | Sebanyak 7 juta petani di Indonesia belum mendapatkan pupuk bersubsidi. Hal ini penyebab mereka tidak masuk dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (E-RDKK).
Hal ini diungkapkan oleh Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Bakir Pasaman dalam rapat dengar pendapat dengan DPR RI.
Baca Juga:
Mentan Minta Wartawan Awasi Pengecer dan Distributor Pupuk Nakal
Bakin mengatakan, keperluan pupuk subsidi untuk pupuk petani mencapai 25 juta ton. Sedangkan produksi pupuk yang tersedia dari sistem E-RDKK penerimaan hanya 9 juta ton.
”Jadi permasalahan pupuk langka ini sudah pasti diteriakkan (petani). Itu pasti petani akan berteriak karena hanya mendapatkan 1/3 dari kebutuhan mereka,” katanya, belum lama ini.
Bakir menjelaskan, ada sebanyak 24,6 juta petani yang membutuhkan pupuk subsidi. Dari jumlah itu, 17 juta petani atau 69 persen terdaftar di E-RDKK. Sementara sisanya, yakni 7,61 juta atau 30 persen belum masuk E-RDKK.
Baca Juga:
Situbondo Usulkan Pupuk Subsidi Kementan untuk Kelompok Petani di LMDH
Dari paparannya, penyaluran pupuk dari PT Pupuk Indonesia (Persero) yang subsidi Agustus – Desember 2022 mencapai 2,9 juta ton untuk jenis Urea dan NPK.
Sedangkan non subsidi mencapai 1,5 juta ton untuk jenis Urea, NPK, ZA, SP-36, Dari total produksi mencapai 5,8 juta ton. Artinya masih ada sekitar 1,3 juta ton pupuk untuk cadangan di 2023.
Sedangkan realisasi penyaluran pada pada Agustus saat ini sudah mencapai 63 persen. Bakir berharap pada Desember bisa mencapai 92 persen. [jat]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
