WahanaNews.co | Menteri Sosial, Tri
Rismaharini, mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah data penerima
bantuan sosial (bansos) yang belum sesuai dengan data Kependudukan dan Catatan
Sipil (Dukcapil) Pusat.
Hal
tersebut disampaikan Risma saat berkunjung ke Kelurahan Jebres, Kota Surakarta,
Jawa Tengah, Jumat (29/1/2021), bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.
Baca Juga:
Mensos Risma Belikan Rumah untuk Ibu dan Anak yang Tinggal di Tepi Hutan
Menurut
Risma, ketidaksesuaian data tersebut sangat rawan,
sehingga pihaknya pun meminta daerah untuk memperbaikinya.
"Di
minggu pertama dan kedua Januari sudah ada perbaikan-perbaikan itu, karena
kalau tidak padan kita juga takut. Orangnya itu ada atau enggak kan kita nggak tahu," ujar Risma,
dikutip dari siaran pers, Minggu (31/1/2021).
Risma
mengatakan, sejumlah daerah memang telah melaporkan data penerima bansos yang
sesuai dengan data Dukcapil.
Baca Juga:
KPM PENA Dapat Pelatihan Menjahit hingga Pengelolaan Keuangan dari Kemensos
Namun, saat
ini, masih tersisa 40 daerah yang belum melakukan pemadanan data tersebut.
"Kurang
lebih ada 40 daerah yang kami surati untuk dia memadankan dengan data
kependudukan. Tambahannya sekitar 600.000-an (jumlah data) seluruh Indonesia,
kecuali yang 40 daerah itu belum," kata dia.
Dalam
kesempatan tersebut, Menko PMK Muhadjir Effendy juga turut memastikan agar
penyaluran bansos tepat jumlah dan sasarannya.
Bansos
diberikan langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah memiliki Nomor Induk Kependudukan
(NIK) yang sepadan dengan data NIK pada Dukcapil Pusat tersebut.
"NIK
memegang peran kunci untuk memastikan keberadaan KPM sekaligus sebagai
pengontrol agar pemberian bansos tidak tumpang tindih," ucap dia.
Adapun
di Kota Surakarta terdapat sebanyak 193.000 keluarga. Dari total jumlah
tersebut, 47,27 persennya atau 91.000 keluarga telah menerima bansos yang
berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). [dhn]
