WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.
Upaya tersebut terlihat saat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti melakukan peninjauan langsung di Kecamatan Langowan, Kabupaten Minahasa, Kamis (9/4/2026).
Baca Juga:
Warga Tersenyum Sumringah dan Bahagia, Hj. Hesti Haris Serahkan 17 Unit Bantuan Bedah Rumah
Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau kondisi rumah milik Ibu Afni, seorang ibu rumah tangga yang tinggal bersama tiga anaknya.
Rumah tersebut dinilai tidak layak huni karena tidak memiliki pondasi yang memadai, jendela dalam kondisi rusak dan berlubang, serta atap yang rapuh dan kerap bocor saat hujan turun.
Kondisi ini dinilai berisiko terhadap keselamatan penghuni sekaligus tidak memenuhi standar hunian sehat.
Baca Juga:
Hj. Hesti Haris Serahkan 50 Unit Bantuan Bedah Rumah di Kota Jambi
“Tadi kami sudah melihat langsung dan berbincang dengan Ibu Afni. Rumah ini sangat tidak layak huni, tidak ada pondasi, jendelanya pecah, atapnya juga rapuh dan bocor. Rumah ibu ini harus segera direnovasi, dan sebaiknya sementara waktu tidak ditempati saat proses renovasi berlangsung,” ujar Menteri PKP.
Sebagai langkah konkret, Menteri PKP menargetkan proses renovasi rumah tersebut dapat rampung dalam waktu tiga bulan.
Ia juga meminta agar pekerjaan fisik dimulai pada Senin, 13 April 2026, sehingga manfaat program dapat segera dirasakan oleh penerima.
Program BSPS sendiri merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintah dalam penyediaan rumah layak huni yang didorong oleh Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, pemerintah juga meningkatkan alokasi bantuan di Kabupaten Minahasa secara signifikan.
Jika pada tahun 2025 hanya terdapat 38 unit rumah yang mendapat bantuan, maka pada tahun 2026 jumlahnya melonjak menjadi 512 unit.
Peningkatan ini menunjukkan adanya perluasan cakupan program untuk menjangkau lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan hunian layak.
Dalam kesempatan yang sama, ketiga pejabat tersebut turut menyaksikan pelaksanaan mekanisme tender atau lelang rakyat melalui sistem pemilihan toko terbuka untuk pengadaan bahan bangunan.
Skema ini dirancang untuk menciptakan transparansi serta efisiensi dalam penggunaan anggaran, sekaligus memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat.
“Zaman Pak Prabowo kita buka semua secara transparan, sehingga ada efisiensi. Keuntungannya nanti untuk bapak ibu penerima BSPS. Kalau ada kelebihan dana, bisa digunakan kembali untuk menambah bahan bangunan yang dibutuhkan,” kata Menteri PKP.
Menurutnya, mekanisme ini menjadi terobosan dalam pelaksanaan program perumahan rakyat karena melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengadaan.
Dengan demikian, bantuan yang diberikan diharapkan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menilai sistem pemilihan toko terbuka sebagai langkah strategis untuk mendapatkan harga bahan bangunan yang kompetitif.
“Ini proses yang transparan untuk mendapatkan harga termurah, sehingga program bedah rumah rakyat bisa lebih efisien dan transparan. Selain itu, program ini juga dapat mensejahterakan masyarakat, tidak hanya penerima bantuan, tetapi juga para pemasok bahan bangunan,” ujar Amalia.
Melalui implementasi program BSPS yang semakin transparan dan partisipatif, pemerintah berharap masyarakat dapat terlibat aktif dalam pembangunan rumah layak huni.
Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
