WahanaNews.co |
Dalam sebuah video yang beredar di
grup media sosial, tampak Bupati Alor, Amon Djobo, memarahi staf Kementerian
Sosial (Kemensos).
Video itu
direkam di rumah jabatan Bupati Alor.
Baca Juga:
Pertamina Patra Niaga Salurkan Bantuan ke 7 Posko Erupsi Gunung Lewotobi
Para staf yang
duduk berhadapan dengan Amon terdiam dan tak berkutik saat mendengarkan ucapan
sang bupati.
Amon yang
terlihat kesal sempat menyinggung Menteri Sosial, Tri Rismaharini.
Tak hanya itu,
dia juga mengancam akan melempar kursi kepada para staf Kementerian Sosial.
Baca Juga:
Ketum Bhayangkari Juliati Sigit Prabowo, Salurkan Bantuan Untuk Pengungsi Erupsi Lewotobi
Para staf juga
diusir agar segera meninggalkan Kabupaten Alor.
Usai memarahi
staf Kementerian Sosial, Amon berjalan meninggalkan mereka.
Gegara PKH
Kemarahan Amon
diduga dipicu oleh Program Keluarga Harapan (PKH).
Ia menumpahkan
kekesalannya lantaran bantuan PKH diurus oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam video
berdurasi 3 menit 9 detik itu, Amon menyampaikan bahwa pihak Kementerian Sosial
tidak menghargai Pemerintah Kabupaten Alor.
Amon menyatakan
bakal mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo mengenai masalah PKH itu.
Membenarkan Video
Itu
Saat
dikonfirmasi, Amon tak menampik bahwa pria di dalam video tersebut adalah dirinya.
Namun, ia tak
mengingat kapan kejadian itu berlangsung.
Ia menegaskan,
apa yang disampaikan dalam video adalah fakta di lapangan.
"Itu video
betul, saya marah. Saya tidak ingat persis kapan, karena saya sibuk. Saya marah
karena bantuan PKH dikasih melalui DPRD. Padahal, seharusnya pemerintah daerah
yang bagi," ujarnya kepada wartawan, lewat sambungan telepon, Selasa
(1/6/2021).
Mengenai
bantuan PKH yang dipermasalahkannya, Amon menerangkan bahwa bantuan itu
diberikan setelah Badai Seroja menerjang wilayahnya pada April 2021.
Namun, kata
Amon, bantuan itu diberikan kepada salah satu partai politik.
Ketua DPRD Alor
kemudian membagikannya kepada warga di wilayahnya.
"Kita
semua sama-sama urus negara ini dan tidak ada yang lebih hebat di negeri ini,
tapi bantuan kemanusiaan itu harusnya pemerintah yang berikan kepada
masyarakat, bukan DPRD," bebernya.
Dia
menyayangkan, bantuan itu bersifat kemanusiaan, tetapi kenapa diberikan kepada
partai politik.
Mengenai
viralnya video Bupati Alor marahi staf Kementerian Sosial, Amon mengaku tak
ambil pusing soal itu.
Dia mengatakan,
siapa yang mengedarkan video tersebut, dialah yang semestinya bertanggung jawab.
[dhn]
