WahanaNews.co | Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengharapkan konsistensi kehadiran dan peran masyarakat sipil dalam membantu pemerintah membawa Indonesia terbebas dari kemiskinan, kesenjangan dan ketertinggalan.
Hal itu disampaikan Wapres dalam sambutannya pada pembukaan Seminar Nasional Koalisi Masyarakat Sipil "Gerakan Masyarakat Miskin Kota dan Nelayan Tradisional dalam Memperkuat Akuntabilitas Layanan Publik sebagai Upaya Pengurangan Kemiskinan Ekstrem" yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.
Baca Juga:
Mata Pelajaran AI dan Aoding, Disebut Mendikdasmen Bakal Diajarkan Mulai Kelas 4 SD
"Saya menantikan konsistensi, kehadiran, dan peran serta seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat sipil di dalamnya, guna mewujudkan Indonesia bebas kemiskinan, kesenjangan, dan ketertinggalan," ujar Wapres.
Ia mengatakan angka kemiskinan di Indonesia per Maret 2022 tercatat sebesar 9,54 persen, yang artinya masih terdapat sekitar 26,16 juta orang penduduk berada di bawah garis kemiskinan.
Jumlah penduduk miskin perdesaan terdata sebanyak 12,29 persen dan penduduk miskin perkotaan 7,5 persen, sementara kemiskinan di wilayah pesisir relatif lebih tinggi, yaitu mencapai 12,5 persen.
Baca Juga:
Kawal Makan Bergizi Gratis, Gibran Titip Kepada Kepala Dinas Pendidikan Seluruh Indonesia
Menurut Wapres, upaya pengentasan kemiskinan tetap menjadi agenda pemerintah ke depan dengan fokus pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara menyeluruh, tidak hanya di wilayah perdesaan, tetapi juga perkotaan hingga pesisir.
Bahkan, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada akhir 2024. Target ini enam tahun lebih cepat dibandingkan komitmen global pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk menghapus kemiskinan ekstrem tahun 2030.
Dalam upaya akselerasi penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah telah menetapkan tiga strategi utama, yaitu pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penurunan jumlah wilayah kantong-kantong kemiskinan.
