Pemerintah juga melaksanakan kebijakan afirmatif dari sisi anggaran, perbaikan data dan penentuan sasaran, serta penguatan pelaksanaan melalui pendekatan konvergensi agar target eliminasi kemiskinan ekstrem tahun 2024 bisa tercapai.
Wapres Ma'ruf mengingatkan di tengah berbagai upaya tersebut, ancaman resesi global, perubahan iklim, dan faktor geopolitik menjadi tantangan serius bagi penanggulangan kemiskinan.
Baca Juga:
Mata Pelajaran AI dan Aoding, Disebut Mendikdasmen Bakal Diajarkan Mulai Kelas 4 SD
Meskipun saat ini tingkat pertumbuhan ekonomi masih terjaga, antisipasi atas segala kemungkinan menurutnya, tetap perlu disiapkan.
Ketahanan energi dan ketahanan pangan, lanjut Wapres, juga harus menjadi orientasi utama pemerintah, khususnya untuk menjamin kebutuhan pangan dan energi masyarakat tercukupi serta berkelanjutan.
Pemerintah telah memperkuat skema perlindungan sosial dan subsidi, utamanya bagi kelompok miskin dan rentan, serta memperkuat sektor usaha melalui jaring pengaman sektor riil dan jaring pengaman sektor keuangan.
Baca Juga:
Kawal Makan Bergizi Gratis, Gibran Titip Kepada Kepala Dinas Pendidikan Seluruh Indonesia
"Tentu saja pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Upaya menanggulangi kemiskinan dan mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kelompok dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil," kata Wapres.
Ia menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil, bersama masyarakat yang mewakili kelompok masyarakat miskin kota dan nelayan kecil atau tradisional.
Wapres berharap Seminar Nasional Koalisi Masyarakat Sipil dapat menjadi platform yang mewadahi kontribusi dan penguatan kolaborasi Koalisi Masyarakat Sipil guna meningkatkan transparansi anggaran agar lebih bermanfaat bagi publik, demikian dilansir dari ANTARA, Rabu (9/11/2022). [JP]
