WahanaNews.co, Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi berbagai persoalan serius, mulai dari kasus keracunan massal, lemahnya transparansi pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga tata kelola program yang terus menuai kritik publik.
Di tengah pergantian kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai 100 hari pertama kepemimpinan Nanik Deyang sebagai momentum penting untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap program MBG.
Baca Juga:
Beli 50 GB dan Sisa 24 GB Tiba-tiba Hilang, YLKI Sebut Konsumen Banyak Dirugikan
Langkah tersebut dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan publik sekaligus memastikan perlindungan konsumen, khususnya anak-anak sebagai kelompok rentan, menjadi prioritas utama.
Ketua YLKI menyampaikan bahwa terdapat tujuh agenda prioritas yang perlu menjadi fokus kerja Kepala BGN yang baru dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya.
1. Reformulasi Tata Kelola MBG Secara Menyeluruh
Baca Juga:
Harga Tiket Pesawat Berpotensi Naik Lagi, YLKI Desak Transparansi Fuel Surcharge
YLKI meminta BGN melakukan evaluasi dan reformulasi tata kelola MBG dari hulu hingga hilir, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, pengawasan, hingga evaluasi program.
Pada tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp268 triliun untuk program MBG melalui BGN. Nilai tersebut setara dengan lebih dari sepertiga total anggaran pendidikan nasional yang mencapai sekitar Rp769 triliun.
Dengan besarnya dana yang digelontorkan, pemerintah harus memastikan program MBG memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas gizi anak Indonesia tanpa mengurangi esensi pembangunan sektor pendidikan.
YLKI juga menekankan pentingnya pembukaan SPPG berdasarkan kebutuhan objektif, peta kerawanan gizi, kesiapan infrastruktur, dan kapasitas pengelola, bukan karena pertimbangan politik maupun faktor subjektif lainnya.
2. Menargetkan Nihil Kasus Keracunan dalam 100 Hari
Keselamatan anak harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan MBG. Tingginya angka kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program menjadi alarm serius bahwa tata kelola keamanan pangan masih memerlukan perbaikan mendasar.
YLKI meminta Kepala BGN yang baru menetapkan target ambisius namun terukur, yakni nihil kasus keracunan dalam 100 hari pertama kerja. Target tersebut harus didukung dengan penguatan pengawasan, peningkatan standar keamanan pangan, audit berkala terhadap dapur MBG, serta sistem mitigasi risiko yang lebih efektif.
Sebagai kelompok konsumen yang rentan, anak-anak berhak mendapatkan perlindungan yang lebih tinggi dibanding kelompok konsumen lainnya.
3. Transparansi Total Pengelolaan SPPG dan Dapur MBG
Menurut YLKI, publik berhak mengetahui siapa pengelola SPPG, siapa pihak yang mengoperasikan dapur MBG, serta bagaimana proses penunjukan dan pengawasannya dilakukan.
Transparansi diperlukan untuk mencegah konflik kepentingan dan menghilangkan persepsi bahwa program MBG hanya menguntungkan kelompok tertentu yang memiliki akses terhadap kekuasaan.
YLKI mendorong BGN membuka data pengelolaan SPPG secara transparan serta membatasi dominasi kepemilikan dapur oleh satu yayasan atau kelompok tertentu agar program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi tidak berubah menjadi arena perburuan rente ekonomi.
4. Jangan Mengejar Kuantitas, Utamakan Kualitas
Pemerintah menargetkan sekitar 32.000 SPPG beroperasi pada tahun 2026 untuk melayani sekitar 82 juta penerima manfaat. Namun, YLKI mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak dapat diukur semata-mata dari jumlah dapur yang dibangun atau jumlah penerima manfaat yang terlayani.
Yang lebih penting adalah dampak nyata program terhadap perbaikan status gizi anak, penurunan angka stunting, peningkatan kesehatan, serta peningkatan kemampuan belajar peserta didik.
Selama ini, pemerintah dinilai lebih banyak menyampaikan capaian kuantitatif dibandingkan hasil nyata yang dirasakan oleh penerima manfaat.
5. Menyediakan Trauma Healing bagi Korban Keracunan
YLKI menilai kasus keracunan tidak dapat dianggap selesai hanya karena korban telah dinyatakan sembuh secara medis. Anak-anak yang pernah mengalami keracunan akan kembali menerima makanan dari program MBG setiap hari selama masa pendidikan mereka.
Karena itu, diperlukan program pendampingan psikologis atau trauma healing bagi korban dan keluarganya guna mengantisipasi munculnya rasa takut, kecemasan, maupun penolakan terhadap makanan yang disediakan program MBG.
Perlindungan konsumen, menurut YLKI, tidak hanya menyangkut kerugian fisik, tetapi juga dampak psikologis yang dapat muncul akibat pengalaman buruk yang dialami konsumen.
6. Membuka Ruang Dialog dan Mendengar Masukan Publik
Sebagai program yang menggunakan dana publik dalam jumlah sangat besar, MBG harus terbuka terhadap kritik, masukan, dan pengawasan masyarakat.
YLKI meminta BGN memperluas ruang dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, akademisi, organisasi konsumen, orang tua murid, dan kalangan profesional.
Kritik dan evaluasi publik tidak boleh dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai instrumen penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan terus mengalami perbaikan.
7. Membangun Sistem Pengaduan Konsumen yang Efektif
YLKI juga menyoroti pentingnya keberadaan sistem pengaduan yang mudah diakses, responsif, dan transparan bagi seluruh penerima manfaat MBG.
Orang tua, siswa, guru, maupun masyarakat harus memiliki saluran yang jelas untuk melaporkan berbagai persoalan, mulai dari kualitas makanan, keterlambatan distribusi, hingga dugaan keracunan pangan.
Untuk itu, BGN didorong membangun sistem pengaduan nasional yang memungkinkan masyarakat memantau tindak lanjut setiap laporan secara terbuka dan akuntabel.
Momentum Membangun Kepercayaan Publik
YLKI menegaskan bahwa 100 hari pertama kepemimpinan Nanik Deyang akan menjadi ujian penting bagi Badan Gizi Nasional dalam membuktikan kemampuannya melakukan transformasi kelembagaan.
Melalui perbaikan tata kelola, peningkatan transparansi, penguatan pengawasan keamanan pangan, serta perlindungan konsumen yang lebih kuat, BGN diharapkan mampu membangun kembali kepercayaan publik dan memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas gizi anak Indonesia.
Pada akhirnya, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya penerima manfaat, tetapi dari kemampuan negara menghadirkan program yang aman, berkualitas, transparan, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak-anak Indonesia.
[Redaktur: Jupriadi]
