WAHANANEWS.CO - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkapkan bahwa subsidi transportasi umum di Jakarta pada tahun ini mencapai Rp3,75 triliun, sebagai upaya menjaga keterjangkauan layanan mobilitas bagi masyarakat.
Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Firdaus Ali, mengatakan subsidi tersebut tidak hanya ditujukan untuk warga Jakarta, tetapi juga masyarakat di wilayah penyangga yang setiap hari bergantung pada transportasi umum.
Baca Juga:
Taufik Hidayat Diburu Polisi, Sayembara Rp250 Juta Diberlakukan di Jabar
Ia juga menyoroti tarif Transjakarta yang hingga kini belum mengalami penyesuaian sejak lebih dari dua dekade lalu.
"Tarif Transjakarta kan belum naik kan. Masih tarif yang 22 tahun yang lalu, ya ininya gitu kan, Rp3.500, dan kita setahun ini Rp3,75 triliun itu adalah kita subsidi untuk transportasi," kata Firdaus dalam Prime Plus di CNN Indonesia TV, Senin (22/6/2026).
Menurut Firdaus, kebijakan subsidi tersebut merupakan bentuk komitmen Pemprov DKI untuk menjaga akses transportasi publik yang terjangkau bagi masyarakat luas.
Baca Juga:
BUMDes Sitinjo II TA 2025 Merugi Hingga Rp166 Juta
Selain itu, Pemprov DKI juga terus memperluas jaringan layanan transportasi melalui pengembangan rute Transjabodetabek yang digagas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Rano Karno.
"Ini bagian komitmen dari Pemerintah DKI Jakarta untuk tadi, untuk mengurangi tadi ketidakadilan dalam akses tadi," ujarnya.
Di sisi lain, Firdaus mengakui Pemprov DKI Jakarta menghadapi tantangan fiskal pada tahun 2026 menyusul pemangkasan dana bagi hasil sebesar sekitar Rp16 triliun.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga tiga sektor utama agar tidak terdampak efisiensi anggaran, yaitu pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.
Selain itu, Pemprov DKI juga mendorong skema pembiayaan kreatif (creative financing) untuk mendukung pembangunan sejumlah proyek infrastruktur tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Firdaus mencontohkan pembangunan Taman Bendera Pusaka yang dilakukan tanpa menggunakan APBD, serta revitalisasi kawasan Semanggi yang juga direncanakan tidak membebani anggaran daerah.
"Terbukti kita misalkan membangun Taman Bendera Pusaka, itu tidak menggunakan APBD sama sekali. Kita lagi memoles Semanggi akan berubah tahun depan, itu pun juga tidak menggunakan dana APBD," katanya.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
