BAHWA Kemandirian Ekonomi Indonesia adalah suatu cita cita yang tercermin dalam Undang Undang Dasar 1945.
Oleh karena itu seluruh Regulasi dan Kebijakan Negara haruslah diarahkan untuk meraih kemandirian dimaksud. Sejarah mencatat, bahwa Presiden Soekarno telah menggagas serta mencanangkan kemandirian ekonomi Indonesia melalui Politik Berdikari.
Baca Juga:
Polda Sulut Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-96 dengan Upacara Dipimpin Kapolda
Bahwa untuk itu Soekarno menjaga jarak dengan kelompok Imperialis dan Kapitalis Internasional sehingga bagi kaum Imperium Kapitalis memusuhi Soekarno.
Sayangnya Soekarno belum memiliki sumberdaya yang cukup seperti kemampuan teknologi dan permodalan. Khusus untuk teknologi Soekarno mengirimkan anak anak Bangsa sekolah ke Rusia, Cekoslowakia dan negara Timur lainnya.
Dan ironinya pasca kejatuhan Soekarno, para kaum terdidik tersebut tidak bisa kembali ke Insonesia karena dianggap antek antek Komunis.
Baca Juga:
Dugaan Curi Arus di Pembangunan Rest Area Tol Medan-Binjai, Muslim Muis Minta Menteri BUMN untuk Mencopot Kepala PLN
Bahwa Peristiwa G 30 S PKI adalah momentum yang dimanfaatkan kaum Imperialis Kapitalis untuk menyingkirkan Soekarno.
Kemudian membentuk aliansi baru dengan Indonesia khususnya ekonom yang terpaksa harus dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru untuk mengatasi kondisi ekonomi saat itu yang sangat memerlukan permodalan.
Maka dibentuklah IGGI yang diketuai J.Fronk/Belanda, tapi sayangnya ada syarat yang harus dipatuhi yaitu Tata Ekonomi Indonesia harus dikelola kelompok Barkeley dan lazim disebut Mafia Barkeley.
Kelompok ini bekerja hanya sebagai kepanjangan tangan dari keinginan imperialis dan kapitalis yang bernafsu menguasai dan mengeruk sumberdaya mineral yang ada dibumi tanah air.
Sekarang Presiden Jokowi memiliki keinginan kuat untuk mengembalikan semangat kemandirian ekonomi Indonesia, karena Jokowi sadar bahwa potensi sumberdaya sudah mumpuni baik teknokogi/ teknokrat, permodalan/ Bank dan kerjasama dengan negara negara yang mengerti tentang langkah kemandirian yang sedang dijalankan oleh Jokowi.
Dan langkah Jokowi sangat ditentang oleh pihak pihak yang merasa terganggu atas kebijakan dan ekonomi Jokowi. Dalam rangka itulah berbagai usaha untuk menjatuhkan Jokowi dengan berbagai issue dan cara.
Dan ironinya ada pihak pihak dalam negeri yang berkeinginan sama untuk menjadi antek antek hegemoni kaum imperialis dan kapitalis global. Diduga kelompok yang membangun hegemoni kaum imperialis dan kapitalis global sedang bermain mata dengan bacapres.
Oleh karena itu perlu dibangun kesadaran nasional untuk mencegah datangnya gelombang baru dengan memanfaatkan Pemilu/Pilpres 2024.
Apakah kita akan membuka gerbang emas bagi kaum imperialis dan kapitalis global yang sedang bergerak atau kita tetap kokoh menegakkan Kemandirian Ekonomi Nasional?
Hal ini perlu direnungkan oleh seluruh elemen masyarakat dan bangsa agar dikemudian hari tidak terulang masa kelam ekonomi Indonesia yang menggantungkan diri kepada kaum imperialis dan kapitalis global.
Bangkitkan Patriotisme, “SEKALI LAYAR TERKEMBANG, SURUT KITA BERPANTANG”. [eta]
Tulisan ini sudah tayang di rimanews.id.
