WAHANANEWS.CO – Sistem perbankan syariah di Indonesia berkembang sebagai alternatif dari sistem konvensional yang berbasis bunga. Salah satu pilar pentingnya adalah Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), yang hadir untuk melayani masyarakat kecil dan UMKM dengan prinsip syariah.
BPRS merupakan transformasi dari konsep Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berbasis syariah, yang secara hukum diatur dalam: UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Baca Juga:
Kredit dan Aset BPR Naik, Tapi Jumlah Bank Turun 45 dalam Setahun
Peran BPRS menjadi krusial karena: Menjangkau sektor mikro; Mendukung inklusi keuangan syariah; Mengurangi ketergantungan pada rentenir. Namun dalam praktiknya, BPRS menghadapi berbagai kendala struktural, operasional, dan kompetitif
Sejarah dan Perkembangan BPRS
Awal Mula Perbankan Syariah di Indonesia. Perbankan syariah dimulai dengan berdirinya: Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991, Selanjutnya, konsep bank syariah diperluas ke sektor mikro melalui BPRS, yang secara resmi berkembang sejak: UU No. 7 Tahun 1992 (direvisi menjadi UU No. 10 Tahun 1998)
Baca Juga:
BPR dan BPRS di Kalteng Terus Tunjukkan Tren Positif dengan Pertumbuhan Signifikan
Perkembangan BPRS ditandai oleh: Pertumbuhan jumlah BPRS di berbagai daerah; Fokus pada pembiayaan mikro; Peran dalam ekonomi lokal. Namun, pertumbuhannya relatif lebih lambat dibanding bank umum syariah.
Posisi BPRS dalam Sistem Keuangan
BPRS memiliki karakteristik:; Tidak menerima giro; Fokus pembiayaan mikro dan kecil; Operasional berbasis prinsip syariah dan BPRS menjadi **ujung tombak inklusi keuangan syariah di daerah.
