"Saya cek ke Kapolri agar mereka yang ditahan di Madura segera dibebaskan. Karena mereka tidak boleh dilanjutkan karena mereka harus menjadi pemimpin ide," katanya.
Di kesempatan tersebut, Muhaimin berpesan agar konsep kuliah online terus dimaksimalkan. Menurutnya, di masa depan kuliah online, khususnya untuk pendidikan tinggi menjadi sistem yang tidak bisa terpisahkan.
Baca Juga:
5 Orang Pelajar Asal Matauli Bakal Kuliah Di Amerika Serikat, ini Nama-namanya!
"Kuliah online harus terus diperbaiki karena ke depannya diprediksi menjadi model Pendidikan ke depan," paparnya.
Sementara itu, Ketua Komisi X Syaiful Huda juga sepakat dengan pandangan Muhaimin untuk memprioritaskan penggunaan alokasi 20% dana pendidikan APBN untuk fungsi pendidikan.
Menurutnya, saat ini sebagian besar alokasi dana pendidikan diwujudkan dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK) yang belum tentu penggunaanya untuk fungsi pendidikan.
Baca Juga:
5 Jurusan Kuliah Favorit Para CEO Perusahaan Top Dunia
"Isu-isu besar yang diamanatkan oleh Pak Muhaimin seperti refocusing ulang anggaran Pendidikan 20% APBN memang harus segera ditindaklanjuti. Karena faktanya dari 20% dana Pendidikan hanya 85 T dikelola Kemendikbud dan 55 T dikelola Kemenag. Sisanya RP370 T jadi DAK diserahkan ke pemerintah daerah. Kami tidak bisa mengontrol penggunaannya," katanya.
Huda mengatakan saat ini Komisi X DPR RI juga berusaha mendorong Kemendikbud dan Kemenag agar seluruh atau minimal 50% dari total anggaran fungsi pendidikan dapat dikelola oleh Kemendikbud/Kemenag.
Salah satunya dengan "Money Follow Student" sehingga indeks biaya pemerintah diberikan langsung kepada mahasiswa dengan tujuan meminimalisir fragmentasi atau diskriminasi antara sekolah negeri dengan sekolah swasta.