WahanaNews.co | Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyebutkan alokasi anggaran tidak sepadan dengan kebutuhan menangkis serangan siber terutama menjelang Pemilu 2024.
Komisi I DPR pada hari ini menyetujui pagu anggaran BSSN tahun 2023 sebesar Rp 624.371.483.000 dari yang diusulkan Rp 4.528.174.619.000 atau hanya terpenuhi 14% dari kebutuhan anggaran BSSN di tahun depan.
Baca Juga:
PDN Cikarang, Kominfo Targetkan Aktif Awal 2025 Akui Efek PDNS 2
Anggaran yang disetujui tersebut untuk memenuhi kebutuhan dua program, yaitu manajemen badan siber dan sandi negara sebesar Rp 407.146.873.000 dan program keamanan dan ketahanan siber dan sandi negara sebesar Rp 217.224.610.000.
"Keterbatasan anggaran ini menyebabkan prioritas nasional dan prioritas kementerian lembaga BSSN di bidang keamanan siber belum dapat maksimal sesuai dengan perencanaan, sehingga berpotensi terhadap keamanan siber Indonesia," ujar Kepala BSSN Hinsa Siburian dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/9/2022).
"BSSN tetap akan berupaya mengoptimalkan dukungan anggaran yang dialokasikan dan sumber daya yang dimiliki oleh BSSN, serta melakukan upaya mitigasi risiko keamanan siber," sambungnya.
Baca Juga:
Realisasi Anggaran PDN Kominfo Capai Rp 700 Miliar dari Dana APBN
Pada kesempatan ini juga, Hinsa menyampaikan saran terkait anggaran belanja yang disetujui dengan kondisi ruang siber terjadi saat ini.
Saran pertama, pengembangan pusat data tertentu sebagai rekam cadang data nasional sesuai PP 71, kebutuhan anggaran Rp 699.153.572.000 untuk mengembangkan infrastruktur awal cloud, infrastruktur serta sistem keamanan logic pusat data tertentu yang telah terbangun dan melengkapi kapasitas infrastruktur fisik dan logic pusat data tertentu yang sudah ada.
"Jika tidak terpenuhi, maka pemenuhan maupun penyediaan layanan pusat data tertentu dan keamanan terhadap instansi yang menempatkan datanya di dalamnya tidak dapat tercapai sesuai dengan Pasal 99 di PP 71 tahun 2009 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik," ungkap dia.
Saran kedua, lanjut Hinsa, penguatan infrastruktur teknologi untuk sertifikat elektronik, di mana saat ini sertifikat tanda tangan elektronik sudah diserahkan kepada BSSN dengan kebutuhan anggaran Rp 49.750.000.000 untuk meningkatkan performa infrastruktur layanan sertifikat elektronik guna melayani 5,1 juta ASN, TNI dan Polri dengan 7,2 juta transaksi per hari.
"Kalau sekarang transaksinya satu juta rata-rata per hari untuk tanda tangan elektronik. Untuk mendukung percepatan transformasi digital di sektor pemerintah, tidak terdukungnya upaya tersebut dapat mengakibatkan terhambatnya layanan pemerintah yang mengandalkan sertifikat elektronik setiap harinya," kata Hinsa.
Saran ketiga, perluasan cakupan monitoring nasional operation center dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 600 miliar, untuk meningkatkan visibilitas monitoring open IXP dan International Gateway.
"Menjadi total kita berharap minimal 15%, sekarang ini masih sekitar 4% dari total trafik Indonesia. Jika tidak terpenuhi maka deteksi serangan dan insiden siber tidak dapat terlaksana dengan optimal," ucapnya.
Saran keempat, berkaitan dengan pengamanan rangkaian kegiatan Pemilu 2024 dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 10 miliar.
"Tidak terpenuhi anggaran untuk kegiatan tersebut beresiko mengganggu operasional BSSN pada rangkaian kegiatan tahun 2024 mencakup proses identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan dan pemulihan terhadap insiden siber," katanya.
Dan saran kelima, pengembangan menyangkut Politeknik Siber dan Sandi.
Hinsa berharap ada tambahan anggaran seiring dengan bertambahnya jumlah siswa yang saat ini mencapai 100 orang.
"Dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 155.096.428.000 untuk membangun fasilitas kampus untuk menambah 100 orang, karena sekarang hanya 100 orang dan kebutuhan memang kementerian lembaga sangat membutuhkan Politeknik Siber dan Sandi," pungkasnya. [rin]
