WahanaNews.co | Adanya
penolakan terhadap siswa miskin yang ingin masuk ke sekolah negeri di Kota
Depok membuat aktivis pembela rakyat kecil, Roy Pangharapan buka suara.
Informasi yang dilaporkan ke Dewan Kesehatan Rakyat
(DKR), ada sekitar 10 siswa miskin ditolak diterima di sekolah negeri hanya
karena tidak terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sekolah (DTKS).
Baca Juga:
Reputasi Konservasi Alam, Hotel Bumi Wiyata Komitmen Bayar 2 Tahun Tunggakan PBB
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada Senin (21/6/21),
melalui sejumlah SMA, SMK Negeri di Kota Depok telah mengumumkan penolakan
terhadap siswa miskin masuk ke sekolah Negeri.
Menurut Roy Pengharapan, "Ribuan siswa miskin
ditolak, tapi yang baru lapor DKR ada sekitar 10 siswa lebih, dan kami siap
menampung aduan masyarakat tersebut," tegasnya.
Menurutnya, sekolah negeri itu 100% dibiayai oleh
negara, mulai dari gaji guru, gedung sekolah dan biaya operasionalnya, semuanya
dibayar oleh negara. Oleh karena itu sudah menjadi kewajaran apabila siswa
miskin tersebut menjadi prioritas diterima di sekolah negeri.
Baca Juga:
Sejarah Nama Kota "Depok" yang Merupakan Sebuah Singkatan
"DKR dari awal sudah menuntut agar siswa miskin
tersebut diprioritaskan diterima terlebih dahulu, baru kemudian setelah itu
silahkan menggunakan jalur penerimaan siswa lainnya. Jangan malah siswa dari
keluarga miskin itu yang ditolak, ini tidak adil," imbuhnya.
Oleh karena itu, DKR akan mendampingi semaksimal
mungkin para siswa miskin tersebut untuk mendapatkan haknya sebagai warga
negara. Sejumlah tahapan sudah dipersiapkan, salah satunya melalui unjuk rasa.
"Iya benar, kami akan terus mendampingi mereka
memperjuangkan apa yang menjadi haknya diterima di sekolah negeri. Kami akan
melakukan unjuk rasa, lalu kemudian menggelar tenda keprihatinan. Jika kami
gagal juga, kami akan melanjutkan ke istana negara meminta bantuan bapak
Presiden," tegasnya.
