WahanaNews.co | Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai menyalurkan bantuan subsidi kuota
gratis kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen. Rencananya, kebijakan itu akan
terus dilakukan hingga Desember 2020.
Menanggapi hal tersebut, Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo,
Jawa Tengah, Jamal Wiwoho, menyampaikan, Kemendikbud perlu memiliki strategi
lainnya untuk mengatasi permasalahan pembelajaran jarak jauh (PJJ), khususnya
daring. Sebab, pandemi ini belum diketahui kapan bisa ditangani.
Baca Juga:
Begini Strategi Kemendikbud Atasi Pendidikan di Daerah Tertinggal
"Kemendikbud harus punya plan
A, B, C. Plan A harapannya sampai
Desember selesai, lalu plan B
ditambah 4 bulan. Plan C tambah lagi
4 bulan. Di beberapa negara disampaikan, vaksin (Sinovac) itu kan baru (diproduksi) pertengahan 2021.
Kalau itu betul terjadi, harus ada plan
A, B, C," kata Jamal kepada wartawan, Selasa (22/9/2020).
Menurutnya, harus ada pemetaan yang jelas terkait semua langkah
strategis tersebut. Karena, belum ada yang bisa memastikan kapan waktu para
siswa itu mulai kembali bersekolah secara normal.
"Kita nggak bisa memaksakan,
Januari udah masuk lagi. Kan nggak ada yang berani mengatakan
seperti itu. Kita harus melihat dulu, apakah zona itu merah atau kuning.
Bahkan, yang hijau pun masih bisa berubah jadi kuning. (Zona) itu kan dinamis," katanya.
Baca Juga:
Kemendikbud Sebut Kurikulum Merdeka Pilihan Untuk Pemulihan Pembelajaran Pasca Covid-19
Maka, lanjutnya, dengan anggaran negara yang relatif terbatas,
Kemendikbud mutlak harus memanfaatkannya seefisien mungkin. Jangan memberikan
bantuan yang terlalu besar atau terlalu kecil.
"Anggaran terbatas, sementara yang minta makin banyak, dan sampai kapan
kondisi ini akan berlangsung pun belum bisa diketahui. Kebutuhan yang harus
dikeluarkan negara kan bukan cuma pulsa.
Ada juga untuk ekonomi dan kesehatan. Nggak
boleh satu bidang saja," ujarnya.