"Mitigasi perlu dilakukan secara kolektif untuk mengendalikan suhu. Perkebunan membutuhkan informasi cuaca dan iklim untuk menyusun perencanaan yang dapat beradaptasi dengan perubahan iklim, atau menerapkan rekayasa dan langkah-langkah mitigasi lainnya," tambahnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni, menyatakan bahwa pihaknya terus mendukung upaya pengendalian perubahan iklim, terutama untuk mengurangi dampaknya terhadap sektor perkebunan yang menjadi andalan di Sumut.
Baca Juga:
Prediksi BMKG: Hujan Ekstrem dan Angin Kencang Hantam Sejumlah Wilayah Saat Libur Panjang
Data Dinas Perkebunan dan Peternakan Sumut tahun 2022 mencatat luas perkebunan sawit di Sumut mencapai 1,4 juta hektar, dengan sekitar 490 ribu hektar merupakan perkebunan sawit rakyat.
Fatoni mengatakan bahwa dampak perubahan iklim sejauh ini belum dianggap signifikan terhadap kerusakan tanaman dan produktivitas perkebunan sawit di Sumut.
Meski begitu, dia menyebut pembangunan ketahanan iklim telah menjadi prioritas di Sumut. Kebijakan Pemprov untuk mengurangi efek gas rumah kaca termasuk pengelolaan sumber daya air, pengendalian, dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Baca Juga:
Cuaca Ekstrem Siap Mengguyur RI, Ini Daftar Wilayah Terancam Banjir dan Longsor
"Laporan dari BMKG menjadi acuan bagi kami dalam mengambil kebijakan di berbagai sektor, terutama sektor perkebunan yang menjadi unggulan di Sumut," ujarnya.
Sebagai informasi, BMKG mengadakan puncak Ekspose Nasional Perubahan Iklim di Medan pada Senin (26/8/2024) dengan tema "Menuju Satu Abad Pengamatan Iklim di Sumut Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Iklim di Sektor Perkebunan."
Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antara BMKG dan Pemprov Sumut, khususnya dalam hal pengembangan layanan informasi iklim untuk sektor perkebunan.
