WahanaNews.co, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) tidak pernah diakui secara pribadi oleh pihak yang memberikannya.
Airlangga menyoroti bahwa selama ini, bansos merupakan program pemerintah, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Baca Juga:
Acungkan Salam Tiga Jari, Anies Kembali Jamu Pramono-Rano
Airlangga merespons pernyataan Anies yang mengatakan bahwa bansos sering diklaim oleh pihak tertentu dalam debat kelima Pilpres di JCC Senayan, Jakarta, pada Minggu (4/2/2024). Setelah debat, Airlangga menyatakan, "Tidak ada pemberi yang mengklaim, semuanya dilakukan oleh rakyat melalui pemerintah, baik sebelum Covid-19, dengan PKH, KIS, hingga KIP."
Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga juga menegaskan bahwa bansos dibiayai oleh uang rakyat.
Dia menambahkan, jika ada data yang belum lengkap, akan diperbaiki agar semakin tepat sasaran.
Baca Juga:
Prabowo Tampil Berwibawa di Mata Dunia, Anies: Lawatan Internasional Sangat Produktif!
Bansos, lanjut dia, turut disalurkan sesuai data yang telah dihimpun agar tepat sasaran.
"Jadi kalau bansos, itu sepenuhnya untuk rakyat dari anggaran rakyat sehingga ini semuanya dilaksanakan sesuai dengan data yang ada. Kalau data belum lengkap itu dilengkapi lagi," ujarnya.
Sebelumnya dalam debat, capres nomor urut 1, Anies Baswedan menyindir dengan menyebut bantuan sosial (bansos) seharusnya disadari merupakan bantuan untuk penerima.
Pernyataan itu Anies sampaikan ketika menjawab pertanyaan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dalam debat Pilpres kelima mengenai persoalan bansos yang belakangan sedang menjadi sorotan.
Menurut Ganjar, saat ini bansos kerap bermasalah karena tidak tepat sasaran dan diklaim oleh pihak-pihak tertentu.
“Menurut Pak Anies sebagaimana tata kelola bansos agar tidak saling klaim, bisa tetap sasaran, tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa ditanya rakyat?” tanya Ganjar.
Anies lantas mengingatkan mengenai tujuan dan paradigma pemberian bansos dari pemerintah untuk masyarakat miskin.
“Kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima bukan untuk si pemberi,” ujar Anies.
Menurut Anies, bansos seharusnya diberikan sesuai kebutuhan si penerima. Jika memang bansos dibutuhkan pada bulan ini maka bantuan itu juga disalurkan pada bulan ini.
Selain itu, jika bansos memang dibutuhkan oleh masyarakat tiga bulan ke depan maka disalurkan tidak pada bulan ini.
“Itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih,” ucap Anies.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
