WahanaNews.co | Pesta demokrasi Pemilu 2024 turut diramaikan dengan kemunculan sejumlah partai baru.
Mulai dari Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), hingga Partai Pelita.
Baca Juga:
Parpol dan Ormas Harus Jaga Moral dan Demokrasi Selama Pilkada 2024
Wakil Ketua Dewan Penasihat Partai Hanura, Inas Nasrullah, menilai, munculnya banyak partai baru tak lepas dari kepentingan politik sejumlah tokoh.
Masalahnya, para tokoh di parpol baru ini merupakan tokoh di partai lama.
Ia menyebut, muka baru tapi lama di partai baru ini memiliki kepentingan politik tertentu.
Baca Juga:
Dari 49 Tokoh, Empat Ketum Parpol Penuhi Panggilan Calon Menteri Prabowo
“Kalau kita cermati terbentuknya partai-partai baru, selalu digawangi oleh politisi-politisi yang kerap lompat pagar, sehingga aroma kepentingan pribadinya begitu kental," kata Inas, Rabu (2/3/2022).
Inas memang tidak menyebut siapa tokoh yang dimaksud.
Namun, PKN didirikan oleh eks politikus Hanura, I Gede Pasek Suardika.
Inas mempertanyakan identitas partai-partai baru tersebut.
Ia yakin partai-partai itu tidak memiliki gagasan baru yang bisa dibawa pada rakyat.
"Coba tanyakan kepada pengurus partai-partai yang baru muncul, apa sih platform partainya? Pasti jawabannya hanya sekitar nasionalis, religius atau nasionalis religius, tidak ada yang lain. Artinya bahwa pendiri partai-partai baru tidak punya gagasan-gagasan baru melainkan copy paste dari partai lamanya,” lanjut Inas.
Selain itu, Inas mengkhawatirkan banyaknya partai yang lolos ke Senayan malah memicu lahirnya sistem multipartai yang terlalu gemuk.
Jika terlalu gemuk, kata Inas, pengambilan keputusan di Senayan akan tersendat.
Meskipun, sudah ada mekanisme parliamentary threshold yang merupakan “saringan” bagi partai yang akan lolos ke Senayan.
“Sistem presidensial dengan multipartai yang terlalu gemuk dapat menyebabkan kekuatan eksekutif dalam sistem presidensial menjadi lemah karena kebijakan pemerintah berpotensi besar tersendat-sendat di parlemen. Yang disebabkan oleh banyaknya fraksi yang terlibat dalam pengambilan keputusan di parlemen, yang dikhawatirkan menjadi kebijakan dagang sapi,” jelas dia.
Ia berpesan agar politikus yang mendirikan partai baru tidak larut dengan kepentingan pribadinya.
Tapi, mementingkan kepentingan rakyat.
“Politik memang soal kepentingan, tapi kepentingan tersebut harus berpihak kepada rakyat dan bukan diri sendiri atau kelompok, sehingga suara rakyat tidak dikhianati," tutup dia. [gun]
