WahanaNews.co | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD turut membahas konflik perbatasan yang terjadi di wilayah Natuna dan Laut China Selatan.
Selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Mahfud menegaskan bahwa menjaga wilayah perbatasan negara adalah tugas seluruh elemen bangsa, sekaligus menjadi amanat konstitusi.
Baca Juga:
Petinggi Militer Negara ASEAN Sepakati Latihan Bersama di Natuna Utara
"Seluruh wilayah perbatasan negara harus kita amankan, kita pertahankan dan kita bangun termasuk wilayah perbatasan di Kabupaten Natuna, " ujar Mahfud di Kantor Bupati Natuna, Natuna, Kepri, Selasa (23/11/2021).
Mahfud mengingatkan bahwa Presiden menaruh perhatian besar terhadap perbatasan negara.
Untuk itu diperlukan sinergisitas antara Kementerian dan Lembaga terkait dalam mengatasi sejumlah permasalahan yang ada di perbatasan.
Baca Juga:
Bakamla RI Gelar Rapat Perdana Tim Pelaksana Forum KKPH 2023
"Nawacita Presiden untuk menghadirkan negara di perbatasan dan membangun Indonesia dari perbatasan telah menjadi pedoman bagi kita selaku aparatur pemerintah, dalam upaya pengelolaan perbatasan negara yang mencakup pertahanan keamanan, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup," ujar Mahfud MD.
Ia juga mengingatkan, bahwa Kabupaten Natuna sebagai beranda depan negara, menjadi perhatian khusus bagi pemerintah.
Sehingga isu ancaman terhadap kedaulatan dan hak berdaulat NKRI di Laut Natuna Utara menjadi isu strategis yang sangat menonjol.
