WahanaNews.co, Jakarta - Anies Baswedan resmi mendeklarasikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai Cawapres pendampingnya dalam Pilpres 2024 di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9) lalu.
Deklarasi itu salah satunya mengakibatkan Partai Demokrat memilih hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Dengan demikian, koalisi pendukung Anies ini kini beranggotakan Partai NasDem, PKS, dan PKB.
Baca Juga:
Kasus Suap Hasbi Hasan, KPK Periksa Petinggi Demokrat
Demokrat merasa terkhianati lantaran Anies menurut mereka sudah terlebih dahulu meminang Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pendampingnya melalui panggilan telepon pada 12 Juni dan surat tertulis pada 25 Agustus.
Namun demikian, baik Demokrat dan NasDem terlihat sudah mengurangi tensi politik mereka. Demokrat mengaku sudah move on, sementara NasDem juga urung melaporkan SBY ke Bareskrim Polri. Berikut rangkumannya.
Demokrat sudah move on
Baca Juga:
Daftar Lengkap 580 Anggota DPR Terpilih 2024-2029 Bakal Ikuti Pelantikan Hari Ini
Ketua Umum Demokrat AHY menyatakan partainya telah bangkit alias move on menyusul deklarasi pasangan capres-cawapres 2024 Anies Baswedan dan Cak Imin. Ia juga menyampaikan selamat dan harapan sukses untuk pasangan baru itu.
AHY menyebut partainya harus tetap optimis dalam menyongsong perjalanan politik ke depan dengan langkah yang baru, bersih, serta selalu mengedepankan tujuan yang baik.
"Hari ini, kami partai Demokrat dengan berbesar hati dan kerendahan hati, menyatakan move on dan siap menyongsong peluang baik di depan," kata AHY di DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/9).
AHY sudah maafkan pihak yang sakiti Demokrat
AHY juga mengatakan Demokrat telah memaafkan pihak-pihak yang menyakiti mereka. Namun, ia mengaku tak bisa melupakan begitu saja. AHY menyadari dirinya tak luput dari kekurangan. Ia pun menyampaikan permohonan maaf
"Pertama, tentu dengan memberi maaf kepada siapapun yang menyakiti kita baik secara langsung maupun tidak langsung, semoga kita semua bisa memaafkan walaupun tidak begitu saja melupakan," kata AHY.
AHY selanjutnya meminta agar para kader Demokrat di seluruh Indonesia mengedepankan pemikiran dan jiwa yang besar, serta tidak terjebak pada isu yang dapat memecah belah bangsa.
Demokrat tetap usung narasi perubahan
AHY dalam rangkaian pidatonya juga mengatakan partainya akan teguh berikhtiar memperjuangkan perubahan dan perbaikan dengan berkoalisi bersama partai lain.
"Dalam memperjuangkan perubahan dan perbaikan itu, Demokrat akan ikhtiar untuk bergabung dengan koalisi lain yang memiliki cara pandang nilai dan etika politik," ujar AHY di DPP Partai Demokrat, kemarin.
Ia juga mengingatkan seluruh kader untuk tetap berjalan maju untuk menyongsong perjalanan politik Partai Demokrat yang baru, bersih, dan bertujuan baik.
Demokrat Banten minta merapat ke koalisi Ganjar
DPD Demokrat Banten mendesak partai besutan SBY itu untuk bergabung dengan koalisi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Kepala Bakomstrada Demokrat Banten Rohman Setiawan mengatakan pilihan bergabung dengan Ganjar merupakan salah satu pilihan realistis saat ini untuk Pemilu 2024.
"Bakomstrada DPD Demokrat Banten mendesak agar Demokrat berkoalisi dengan PDI Perjuangan," ujarnya melalui pesan singkat, Senin (4/9).
Rohman juga berharap jejak masa lalu antara SBY dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah seharusnya dieratkan. Terlebih, hubungan antara AHY dan Puan Maharani belakangan semakin dekat.
NasDem batal laporkan SBY ke Bareskrim Polri
Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem Ahmad Sahroni mengungkapkan partainya batal melaporkan jajaran petinggi Demokrat dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY ke Bareskrim Polri.
Iktikad lapor polisi itu sebelumnya berkaitan dengan dugaan pihak Demokrat yang dinilai terindikasi menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong terkait situasi politik saat ini.
Sahroni mengatakan partai NasDem batal melaporkan SBY dan elite Demokrat karena diminta secara langsung oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan bakal capres Anies Baswedan.
"Tadi saya di jalan menelepon Ketum. Tapi pak Surya memerintahkan kepada saya untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan," kata Sahroni kepada wartawan di Bareskrim Polri, kemarin.
"Jadi saya nih sebenarnya sudah siap melaporkan tapi tadi perintah Ketum untuk tidak boleh melaporkan. Kebetulan tadi pak Anies juga WA (WhatsApp) saya untuk meminta juga hal yang sama. Pak Anies pengen fokus ke depan ini dalam rangkaian pemenangan strategi pemenangan capres 2024," imbuhnya.
NasDem soroti kekecewaan Demokrat imbas 'kepedean'
Sahroni selanjutnya juga ikut mengomentari kekecewaan Partai Demokrat terhadap Anies imbas AHY yang menurutnya terlalu percaya diri alias pede akan menjadi cawapres di Pilpres 2024.
Sahroni mengatakan ketika belum ada perjanjian tertulis antara partai koalisi bahwa AHY akan mendampingi Anies sebagai cawapres seharusnya Partai Demokrat tak terlalu percaya diri.
"Kalau belum ada tanda tangan kedua belah pihak atau ketiga partai koalisi, secara resmi memilih cawapres. Mestinya juga jangan kepedean," kata Sahroni.
NasDem tetap pakai narasi perubahan
Sahroni juga menegaskan NasDem akan tetap menggunakan narasi 'perubahan' dengan mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Menurut Sahroni, narasi perubahan sejak awal digagas NasDem saat berkoalisi dengan PKS dan Demokrat.
"Perubahan itu memang slogannya dari NasDem, gimana nih. Itu slogannya NasDem. Restorasi," kata Sahroni di kompleks parlemen, Senayan, Senin (4/9).
Wakil Ketua Komisi III DPR itu mengingatkan agar slogan tersebut mestinya tak diklaim satu pihak. Sahroni pun menyindir Partai Demokrat agar tak terlalu terbawa perasaan karena AHY tak menjadi calon wakil presiden.
"Harusnya enggak usah baper, ya normal-normal aja, namanya politik, sakit hati pasti, dendam jangan, udah gitu saja," kata dia.
NasDem nilai surat Anies ke AHY ambigu
Dalam kesempatan itu, Sahroni juga menanggapi isi surat pribadi Anies Baswedan ke AHY pada 25 Agustus lalu soal permintaan menjadi cawapres. Sahroni menilai surat tersebut ambigu.
Sahroni tak menampik bahwa Anies memang diberi kewenangan untuk menentukan cawapresnya di KPP. Kewenangan itu tertuang dalam Piagam Koalisi Perubahan. Namun, kata dia, surat tersebut juga belum mendapat balasan dari Demokrat.
"Kalau ngeliat bahasanya masih ambigu kecuali sudah dibalas sama Demokrat, AHY menerima permintaan Anies," kata Sahroni.
Selain itu, kata dia, surat tersebut juga belum memenuhi syarat lain yakni harus disetujui tiga ketua umum koalisi dari PKS, NasDem, dan Demokrat. Menurut Sahroni, proses penentuan cawapres Anies sebelum muncul nama Muhaimin Iskandar, masih dalam proses lobi-lobi.
"Tadinya semua persetujuan kembali ke pilihan Anies, sendiri tapi setelah itu Anies menyampaikan ke semua ketua umum bahwa dikembalikan kewenangan itu kepada ketum partai masing-masing," kata dia.
[Redaktur: Sandy]
