WahanaNews.co | Pelantikan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Andika Perkasa, sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru, tinggal menunggu waktu.
Sejalan dengan itu, menguat kabar Presiden Joko Widodo akan segera mengumumkan perombakan atau reshuffle kabinet dalam sepekan ke depan.
Baca Juga:
Bakal ada Reshuffle, Jokowi Disarankan Angkat Relawan jadi Menteri
Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, yang segera purna tugas, bakal masuk kabinet.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media, Jokowi tengah mempertimbangkan posisi yang pas untuk Hadi.
Ada beberapa pos yang berpotensi ditempatinya.
Baca Juga:
Demokrat Beberkan 3 Poin dari Pertemuan SBY-Jokowi di Istana Bogor
Antara lain, Kepala Staf Kepresidenan, yang saat ini dijabat oleh Jenderal (Purn) Moeldoko sejak 2018.
Selain itu, pos Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), yang kini ditempati Mahfud MD, atau Menteri Perhubungan, yang sekarang dijabat Budi Karya Sumadi.
Analis politik Exposit Strategic, Arif Susanto, mengatakan, mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) ini perlu ditarik ke Istana lantaran memiliki karakter yang berbeda dengan Moeldoko.
Apalagi usai gelombang pandemi, Jokowi perlu fokus lagi dalam stabilitas pembangunan dan ekonomi.
“Pasca pandemi perlu menggerakkan pembangunan, butuh figur yang lebih stabil,” katanya kepada wartawan, Senin (8/11/2021).
Faktor lainnya, Jokowi perlu mendekati TNI dan Polri, lantaran ia bukan ketua partai politik.
Tak hanya itu, baik Hadi maupun Andika Perkasa adalah dua sosok yang tak asing dan memberikan rasa aman bagi mantan Wali Kota Solo tersebut.
Sebagai informasi, Hadi pernah menjabat sebagai Komandan Pangkalan Udara Adisoemarmo Solo, bersamaan saat Jokowi menjabat sebagai wali kota.
Sedangkan Andika sempat menjadi Komandan Paspampres.
“Ini strategi yang masuk akal dengan memberi kue kepada TNI dan Polri,” ujar Arif.
Arif juga mengatakan, masuknya Hadi diperkirakan tak akan menimbulkan friksi jika Moeldoko mendapatkan peran baru yang juga strategis.
Apalagi, mantan KSAD itu dianggap memiliki karakter agresif yang disukai Jokowi.
“Pak Moeldoko itu bertipe destroyer, ada kecenderungan Jokowi suka. Sama seperti Pak Luhut (Binsar Pandjaitan) yang memiliki karakter serupa,” katanya.
Sedangkan peneliti Lingkar Survei Indonesia, Rully Akbar, memprediksi, Hadi berpeluang masuk dalam kabinet atau jabatan strategis lainnya.
Ini bersamaan dengan reshuffle setelah Partai Amanat Nasional bergabung dalam koalisi pemerintah.
Namun, Rully memprediksi, Jokowi tetap akan merujuk kepuasan publik terhadap kinerja kementerian saat ini.
“Jelang tahun politik, ada kemungkinan evaluasi kinerja capaian performa tekait yang diisi profesional maupun partai politik,” katanya.
Sedangkan Istana menyatakan, Jokowi masih memiliki waktu sebulan ke depan untuk melantik Panglima baru.
Saat ini mereka masih menunggu surat yang berisi persetujuan Andika memimpin TNI dari DPR.
"Semuanya cukup waktu untuk melakukan upacara serah terima jabatan, sebagaimana tradisi di tubuh TNI," kata Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini, dalam keterangannya, Senin (8/11/2021).
Moeldoko sendiri enggan berandai-andai jika Hadi langsung masuk kabinet.
Hal ini lantaran seseorang yang telah pensiun tidak harus menerima jabatan baru.
"Tunggu saja waktunya. Kami belum bisa memberikan jawaban," katanya pada Jumat (5/11/2021).
Jatah Menteri untuk PAN
Selain Hadi, reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini juga terkait dengan bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah.
Untuk itu, Jokowi akan memasukkan kader dan politisi PAN ke dalam kabinet.
Kabar yang diperoleh media, calon kuat politisi PAN yang masuk kabinet adalah Zulkifli Hasan, Eddy Soeparno, dan Bima Arya.
Pos yang disebut-sebut akan ditempati politisi PAN tersebut adalah Menkop UKM atau Menhub.
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, berkali-kali menegaskan kesiapannya jika memang akan diberi jatah menteri.
Namun, ia menegaskan, reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden.
Terkait siapa yang akan diusung dari PAN, Zulhas mengaku pernah menyodorkan nama Ketua Dewan Kehormatan PAN, Soetrisno Bachir, kepada Jokowi.
Kendati demikian, ia tidak menceritakan lebih lanjut bagaimana respons Presiden.
"Kita tunggu aja ya," ujarnya, beberapa waktu lalu.
PAN masih berhati-hati menanggapi isu kocok ulang kabinet (reshuffle) yang kabarnya akan mengakomodir partai pimpinan Zulkifli Hasan tersebut.
Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno, mengatakan, ia belum menerima informasi apapun terkait kemungkinan PAN yang akan masuk dalam kabinet.
"Saya belum dengar apa-apa tentang hal itu," ujar Eddy kepada wartawan, Senin (8/11/2021).
Secara terpisah, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, juga mengatakan hal yang senada.
Dirinya menyatakan belum mendengar terkait isu reshuffle.
Muzani mengatakan hanya mendengar kabar angin dari awak media.
Menurut Muzani, keputusan reshuffle merupakan hak prerogatif dari Presiden sebagai kepala pemerintahan.
Presiden Joko Widodo dalam hal ini dapat menetapkan siapa yang akan membantunya dan siapa yang akan mengganti pembantunya.
"Saya belum dengar proses reshuffle ini apa bener atau enggak. Kalaupun benar, kapan dan siapa saja saya tidak dengar pasti," ujar Muzani kepada wartawan, di kompleks parlemen, Senin (8/11/2021).
Adapun Istana belum memberikan sinyal akan adanya pengumuman reshuffle dalam waktu dekat.
“Belum (ada rencana pengumuman),” kata Kepala Sekretariat Kepresidenan, Heru Budi Hartono, dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Kamis (4/11/2021). [qnt]
