WahanaNews.co, Jakarta - Ketua Umum Projo (Pro Jokowi) Budi Arie Setiadi mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pindah ke partai nasionalis kerakyatan seperti PAN atau NasDem. Senior PDIP Hendrawan Supratikno meminta agar tidak ada pihak yang mendorong atau memaksa Jokowi pindah partai.
"Tak ada yang perlu diributkan. Pilihan masuk parpol mana itu hak setiap orang, bersifat bebas dan tak boleh dipaksa-paksa," kata Hendrawan saat dihubungi, Kamis (23/5/2024).
Baca Juga:
KPK Keluarkan Surat Terbaru Penangkapan Buronan Harun Masiku
Hendrawan juga tidak mempersoalkan ke mana nantinya Jokowi akan berlabuh. Yang jelas, kata dia, tenaga Jokowi masih sangat berguna untuk kepentingan negara dan bangsa.
"Pak Jokowi tentu punya rencana ke depan. Pikiran dan tenaganya masih sangat berguna untuk kepentingan negara dan bangsa. Kita hormati pilihan-pilihan yang akan diambil beliau," ucapnya.
Terlepas dari itu, Hendrawan menyebut Jokowi sebetulnya sangat lekat dengan PDIP. Dia meyakini Jokowi tidak mudah melalui pergumulan batin antara keluar dari PDIP atau bertahan.
Baca Juga:
PDIP Lepas Jokowi, Golkar Siap Terima Mantan Presiden dengan Tangan Terbuka
"Saya melihat beliau dibesarkan di lingkungan yang sangat dekat dan akrab dengan PDIP. Jadi tentu jejak PDIP sangat lekat pada dirinya. Tak mudah melewati pergumulan batin seperti ini. Saya bisa merasakannya, karena saya juga dibesarkan dalam kultur Jawa yang kuat," ujar dia.
Pernyataan Projo
Projo NTB mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin partai politik (parpol) setelah lengser dari kursi presiden. Ketum Projo Budi Arie Setiadi menyarankan agar Jokowi bergabung ke partai yang nasionalis dan kerakyatan.
"Pokoknya parpol yang nasionalis dan kerakyatan sesuai Projo," ujar Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/5/2024). Budi menjawab pertanyaan parpol mana yang disarankan untuk Jokowi.
Budi lalu ditanya apakah Golkar merupakan partai yang memenuhi kriteria tersebut. Budi menyebutkan bisa saja NasDem, bisa juga PAN.
"Ya apa saja juga bisa. NasDem juga bisa, PAN juga bisa," tutur Budi. Budi menjawab pertanyaan apakah parpol nasionalis dan kerakyatan yang maksud adalah Golkar.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
