WahanaNews.co, Jakarta – Mahfud MD, menegaskan bahwa penegakan hukum adalah kunci mutlak untuk mendorong laju pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia.
“Indonesia ini terlalu banyak korupsi sehingga pertumbuhan ekonomi tidak pernah maksimal,” kata Mahfud Md, Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 di Pemilu Presiden (Pipres) 2024, Jumat (22/12/2023) mengutip Kompas.com.
Baca Juga:
Terkait Korupsi KA, Kejagung Periksa Tiga Mantan Kepala BTP Sumbangut
Saat ini, menurut Mahfud, tren pertumbuhan ekonomi suatu negara berbasis pada empat sektor. Empat sektor itu, yakni belanja pemerintah, konsumsi masyarakat, ekspor dan impor, serta digitalisasi.
Masalahnya, ujar Mahfud, di keempat sektor itu terlalu banyak korupsi. Dia yang juga Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) ini mengungkapkan data perkara korupsi yang ditangani jajarannya selama empat tahun terakhir.
“Kasus yang saya tangani empat tahun terakhir (di Kemenkopolhukam saja) menyangkut korupsi (senilai) Rp700-an triliun,” sebut Mahfud.
Baca Juga:
Korupsi Tata Niaga PT Timah, 3 Eks Kadis ESDM Babel Dituntut 6 Hingga 7 tahun Penjara
Deretan kasus itu mulai dari hak tagih skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang macet selama 22 tahun, mafia tanah, dana investasi di Asabri, penyanderaan 126 kapal pengangkut batu bara, hingga dugaan pencucian uang di lingkungan Kementerian Keuangan senilai Rp 346 triliun.
“Teori apa pun yang Anda pakai, kalau tidak mampu memberantas korupsi atau sekurang-kurangnya menghentikan korupsi dari waktu ke waktu, pertumbuhan ekonomi tidak akan pernah maksimal,” imbuh Mahfud.
Merujuk Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang secara berkala dilansir Transparency International Indonesia (TII), korupsi masih selalu menjadi tantangan serius di Indonesia.
Pada 2022, peringkat IPK Indonesia bahkan merosot 4 poin dibanding setahun sebelumnya dan menempati peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei oleh Transparency International (TI).
Pertumbuhan ekonomi yang stagnan karena terganjal korupsi, lanjut Mahfud, berdampak pula pada besarnya ketimpangan, terutama antara di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.
Padahal, kata dia, seluruh penjuru Indonesia punya hak yang sama atas pembangunan, kesejahteraan, dan kemajuan.
“Perbedaan lokasi geografis, suku, dan budaya, tidak boleh melahirkan perbedaan akses terhadap pembangunan dan kesejahteraan,” tegas Mahfud. Menurut Mahfud, kondisi saat ini belum mencerminkan hadirnya kesetaraan dan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.
Misal, 80 persen pertumbuhan ekonomi masih disumbang dari wilayah barat Indonesia, dengan 57 persen berpusat di Pulau Jawa. Tanpa ada korupsi, Mahfud menyakini ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih dari 6 persen per tahun.
Beragam strategi untuk mewujudkan pemerataan ekonomi ke seluruh Indonesia niscaya alias bisa diwujudkan, ketika korupsi bisa dibasmi.
[Redaktur: Alpredo Gultom]
