WAHANANEWS.CO, Jakarta - Polri menegaskan sistem rekrutmen Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian Tahun Anggaran 2026 dilakukan secara transparan hanya melalui satu jalur resmi tanpa pengecualian.
Penegasan tersebut disampaikan untuk menutup celah praktik kecurangan sekaligus memastikan seluruh proses seleksi berjalan adil dan akuntabel.
Baca Juga:
Umat Apresiasi Pengamanan Paskah 2026 di Katedral Jakarta, Ibadah Berjalan Lancar dan Tertib
"Sebagaimana yang dipesankan oleh Bapak Kapolri melalui Bapak Asisten SDM Kapolri (Irjen Pol. Anwar) bahwa rekrutmen Akpol hanya melalui jalur reguler," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Ia mengingatkan para calon peserta dan keluarga agar tidak mudah percaya terhadap pihak yang menawarkan jalur khusus atau menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu.
"Jangan ditanggapi, abaikan saja. Terlebih kemudian ada yang mengiming-imingi 'oh dengan bayaran sekian dan sekian dan sekian', abaikan,” ucapnya.
Baca Juga:
Dari Honor Murah hingga Polisi Jadi Bandar, Safaruddin Bongkar Masalah Lemdiklat Polri
Polri juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang menemukan indikasi penipuan atau praktik percaloan dalam proses seleksi.
Laporan dapat disampaikan melalui Divisi Propam Polri, hotline rekrutmen di nomor 0821-1685-877, maupun melalui Bareskrim Polri dan kantor kepolisian setempat.
"Jika sudah terlanjur bayar, silakan laporkan. Kami akan lakukan proses. Jika melibatkan personel, ada di Propam yang akan melakukan proses penegakan disiplin, kode etik. Jika melibatkan orang sipil, pihak lain akan dilakukan proses penegakan hukum," ucapnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa rekrutmen Taruna-Taruni Akpol merupakan bagian dari investasi jangka panjang Polri dalam menyiapkan calon pemimpin institusi di masa depan.
Proses pendidikan di Akpol dirancang dengan proyeksi pembentukan kepemimpinan dalam kurun waktu 25 hingga 30 tahun ke depan.
Polri juga terus melakukan evaluasi kurikulum pendidikan guna memperkuat nilai kepribadian serta menghapus praktik kekerasan, khususnya dalam hubungan antara senior dan junior.
"Sejak reformasi 1998, Polri telah mengedepankan kultur polisi sipil yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kemampuan komunikasi serta pendekatan pelayanan yang humanis," ungkapnya.
Ia turut mengajak masyarakat untuk mendukung proses rekrutmen terpadu Polri sebagai bagian dari upaya menciptakan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.
[Redaktur: Angelita Lumban Gaol]
