WahanaNews.co, Bogor - Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Senin (2/10/2023) sore kemarin.
Usai pertemuan, Jokowi terlihat mengantar SBY keluar dari Istana Bogor sekitar pukul 17.44 WIB hingga presiden keenam Republik Indonesia itu masuk ke dalam mobil.
Baca Juga:
Koalisi Permanen Prabowo: Soliditas Kian Erat, NasDem Masih Pikir-pikir
Belakangan, beredar spekulasi yang memaknai momen pertemuan tersebut sebagai sinyal bahwa Jokowi akan memberikan jatah kursi menteri kepada Demokrat.
Hal ini juga diperkuat dengan adanya isu bakal ada reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju yang berkembang belakangan ini.
Melansir Kompas, Jokowi dinilai berpeluang akan merombak komposisi kabinetnya setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.
Baca Juga:
KPU Toba Tetapkan Pasangan Calon Bupati Terpilih Pasca Putusan MK
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, perombakan kabinet pada dasarnya menjadi hak prerogatif Jokowi.
Namun, Puan berpandangan ke depan kemungkinan akan terjadi reshuffle lantaran ada kementerian yang sedang terjerat masalah hukum.
Atas dasar itu, Puan pun meyakini cepat atau lambat Jokowi akan mengambil keputusan untuk merombak komposisi menterinya.
"Namun, kalau melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini bahwa ada kementerian yang kemudian menjadi mempunyai masalah hukum, tentu saja cepat atau lambat akan terjadi reshuffle atau penggantian menteri dari kementerian tersebut," kata Puan, mengutip Kompas, Selasa (3/10/2023).
Sementara, Jokowi telah memberikan respons terkait isu akan terjadinya perombakan kabinet yang sudah berkembang saat ini. Akan tetapi, ia hanya memberikan respons singkat.
"Dengar dari mana?" kata Jokowi saat ditanya soal isu reshuffle usai acara Istana Berbatik di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Minggu (1/10/2023) malam.
Di tengah bergulirnya isu reshuffle, tak heran jika momen pertemuan Jokowi dan SBY dimaknai sebagai sinyal Jokowi akan memberikan jatah kursi menteri kepada Demokrat.
Jika itu terjadi, Demokrat pada akhirnya akan meninggalkan jalan oposisinya dengan berlahan mulai merapatkan barisan ke koalisi pemerintahan.
"Sebab, positioning Demokrat dalam sejumlah wacana perdebatan kebijakan publik, kini tampak bergeser ke tengah, meskipun tetap mencoba menjaga nalar kritis konstruktifnya," ujar Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam.
Sementara itu, sambung Umam, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kini berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan tampak semakin kencang dan berani menunjukkan garis perbedaan arah kebijakan dengan pemerintahan Jokowi.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
