WAHANANEWS.CO, CIANJUR - Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Lepi Ali Firmansyah, mengaku telah mengundang perangkat daerah teknis di lingkup Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk membahas penanganan pascabencana di wilayah selatan. Sebab bencana pada akhir 2024 itu menimbulkan kerugian dan dampak yang sangat besar.
Lepi memastikan, penanganan pascabencana hidrometeorologi di wilayah selatan terealisasi dengan baik. Lembaga legislatif itu pun berharap perlu ada target yang jelas sehingga menjadi garansi bagi masyarakat, terutama para penyintas.
Baca Juga:
Siap Lahirkan Generasi Juara, Wali Kota Buka Kompetisi U-15 PSSI Kota Bandung Piala Persib
"Saya undang Asisten Daerah II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, lalu Kepala Pelaksana BPBD, kemudian Kepala Dinas PUTR dan Kepala Dinas Perkim. Kita laksanakan rapat koordinasi untuk mempercepat penanganan pascabencana di wilayah selatan," ujarnya dikutip dari metrotvnews.com, baru-baru ini.
Lepi juga menekankan, pentingnya akselerasi penanganan pascabencana. Sehingga, Pemkab Cianjur perlu memasang target yang jelas upaya-upaya penanganannya.
"Perlu ada target dan timeline yang jelas, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, khususnya penyintas bencana alam di Cianjur selatan," jelasnya.
Baca Juga:
Wujudkan Kota Depok ‘Heritage’, Pemkot Beri Intensif PBB 12 Bangunan Cagar Budaya
Lepi menuturkan berdasarkan keterangan Dinas Perkim, telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi jumlah bangunan rumah warga terdampak bencana. Jumlah tersebut telah diusulkan
ke Badan Geologi untuk dikaji secara teknis, khususnya di kecamatan yang masuk kategori zona merah.
"Sampai saat ini, yang telah keluar kajian teknis dari Badan Geologi tersebar di sembilan kecamatan yaitu Kadupandak, Pagelaran, Pasirkuda, Cibinong, Sukanagara, Sindangbarang, Agrabinta, Takokak, dan Cijati. Ada satu wilayah masih menunggu kajian teknis Badan Geologi yaitu Kecamatan Tanggeung," ungkapnya.
Hasil pendataan di lapangan yang dilaksanakan Dinas Perkim, sebut Lepi, jumlah bangunan rusak yang telah diverifikasi sebanyak 1.327 unit. Namun data itu masih dinamis karena pengolahan data masih berjalan.
"Kami, DPRD dan Pemkab Cianjur menyepakati, wilayah yang telah keluar kajian teknisnya dari Badan Geologi, harus segera diusulkan ke BNPB untuk segera mendapatkan bantuan," bebernya.
Legislatif dan eksekutif pun terus mendorong agar bantuan stimulan dari pemerintah pusat melalui BNPB bisa segera terealisasi. Terutama bagi warga yang rumahnya rusak berat, sedang, dan ringan.
"Sekaligus juga kami mengharapkan kerja kolaboratif antara DPRD dan Pemkab Cianjur terus ditingkatkan untuk menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya bagi yang terdampak bencana alam wilayah selatan," tuturnya.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
