WAHANANEWS.CO, Banda Aceh - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengaku tidak mengetahui adanya surat permintaan bantuan penanganan bencana Aceh kepada dua lembaga di bawah PBB, yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF).
"Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh," kata Mualem saat diwawancarai awak media, di Banda Aceh, Selasa (16/12/2025).
Baca Juga:
Fadhlullah Siap Jalankan Arahan Mendagri, Soal Inflasi dan Kamtibmas
Pernyataan itu disampaikan Mualem usai menerima secara simbolis bantuan kemanusiaan dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang diserahkan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, di halaman kantor Gubernur Aceh, di Banda Aceh.
Terkait pernyataan Mualem ini, Juru Bicara Pemprov Aceh Muhammad MTA menjelaskan bahwa terjadi kesalahpahaman, surat pemerintah Aceh bukan kepada PBB, melainkan kepada UNDP dan UNICEF, dan mereka ada di Indonesia.
"Ada salah pemahaman, itu untuk lembaga yang ada di Indonesia, bukan untuk PBB, tapi yang terbangun seakan-akan Gubernur kirim surat ke PBB, itu lembaga yang sudah ada. Karena mereka juga ada program di Aceh," kata Muhammad MTA.
Baca Juga:
AMP-SAKA: Integritas Wali Kota Subulussalam HRB Layak Dipertanyakan
Ia menjelaskan bencana Aceh masih berstatus tingkat provinsi, pemerintah pusat dalam hal ini melakukan supervisi dan menjadi prioritas.
Karena ini status bencana provinsi, lanjut dia, maka Pemerintah Aceh memandang perlu melakukan langkah-langkah penting, salah satunya mengundang beberapa lembaga yang konsen terhadap penanganan kebencanaan, termasuk program pemulihan pasca-bencana.
Maka melihat pengalaman saat bencana tsunami Aceh, UNDP, IOM UNICEF, mereka mitra strategis Pemerintah Indonesia, bahkan masih banyak program kemitraan di seluruh Indonesia.
Seperti UNICEF, kata dia, mereka masih ada program pendampingan perlindungan anak di Aceh sampai April.
Karena itu Pemerintah Aceh yang menjadi pilar utama penanganan bencana, penting melakukan dan mengundang mereka tetap eksis di Aceh, apalagi pengalaman bencana yang mereka tangani dulu.
"Kami berharap mereka tetap punya program, terutama pemulihan pasca-bencana untuk bisa berkomunikasi dengan Pemerintah Indonesia, untuk tetap memiliki program itu, UNDP juga seperti itu," ucapnya.
UNDP, kata dia, pernah terlibat pada penanganan tsunami dan sekarang masih di Indonesia. Diharapkan pasca-bencana ini mereka bisa membantu pemerintah, baik pusat yang melakukan supervisi dengan program prioritas penanganan kebencanaan di Aceh, maupun Pemerintah Aceh, bisa masuk untuk membantu.
Tetapi yang dibangun kemudian, menurut dia, seakan-akan Gubernur Aceh melangkahi Presiden Prabowo dengan mengirim langsung surat ke PBB, sehingga masalah ini menimbulkan pro kontra.
Ia mengakui masih ada kekurangan, baik dari Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Indonesia. Tetapi yakinlah, kata dia, dengan bencana besar ini pemerintah berpikir secara menyeluruh bagaimana penanganan ekstra. Mengingat ini kejadian luar biasa yang belum pernah terjadi, selain tsunami.
Kemudian, lanjut dia, Tim Komunikasi Presiden juga telah menanyakan hal ini dan setelah dijelaskan, mereka akhirnya terpahami, dan menyambut positif kalau itu hal yang biasa dalam menggalang dukungan.
"Apalagi mereka (UNDP - UNICEF) mitra strategis pemerintah dalam program pembangunan Indonesia, pendampingan anak-anak," kata Muhammad MTA.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
