DEPOK.WAHANANEWS.CO, Cilodong – Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) bertekad semakin meningkatkan pelayanan sertifikasi hak milik tanah (SHM). Hal ini disampaikan Kepala Kantor BPN Kota Depok, Budi Jaya.
Budi Jaya, yang baru beberapa pekan ini menjabat–mengatakan, oleh Kepala Kanwil BPN, ia untuk lebih giat membantu pemerintah guna menyelesaikan berkas pertanahan.
Baca Juga:
Polemik Parit Gajah: Warga Penuntungan Akan Melaporkan PT Laot Bangko ke DPR Subulussalam
Baru-baru ini, BPN Kota Depok mendukung Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang datang ke Kota Depok untuk meninjau persoalan kawasan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis.
“Mungkin, kita coba sebut contoh di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis. Tanggal 8 Mei, 3 hari setelah saya dilantik langsung ke lapangan mendampingi tim Wali Kota Depok. Waktu itu Bapak Wakil Wali Kota bersama-sama kami ke lapangan karena Pak KDM, Gubernur Jawa Barat datang ke lapangan dan di situ kita berinteraksi dengan seluruh warga yang ada di sana. Dan, kita dari Kantor pertanahan memberikan bantuan dukungan data,” ujar Budi Jaya saat pertemuan komunikasi dan sinergis pers Kantor BPN Kota Depok, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (4/6/2025).
Diakui Budi Jaya, Banyak pekerjaan yang harus ditingkatkan penyelesaiaan.
Baca Juga:
PT. Laot Bangko Gali Parit Gajah, Puluhan Warga Subulussalam Tutup Akses Jalan
“Saya baru ditugaskan. Tekad kami di BPN Depok tak henti melayani masyarakat yang membutuhkan SHM. Kam terus membenahi pelayanan Mohon maaf jika yang masih menunggu,” ujarnya.
Persoalan lain, yang disorot Jaya adalah masalah kawasan RRI yang digunakan untuk kawasan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Ratusan hektar lahan ini, sebagian telah dikuasai secara nonlegal oleh sekelompok orang sehingga muncul masalah disaat pemerintah hendak menggunakan lahan itu.
“Itu cukup sering muncul komplain.
Kita coba komunikasikan karena memang permasalahanya lebih dominan masuk ranah litigasi. Kita mengajak orang-orang supaya diterima kehadirannya supaya dicoba pendekatan nonlitigasi. Itu sulit karena sudah melalui mekanisme litigasi beracara di peradilan. Masalah ini, domain yang paling besar ada di Kemenag sebenarnya, ya. tugas kami hanya membantu menyajikan data,” terang Budi.
Lanjut Budi Jaya, masalah pelayanan akan mengikuti. Jika data sudah diperbaiki sudah dibenahi minimal potensi ketidakpastian terhadap objek bidang tanah dapat diperbaiki.
“Artinya permasalahan soal tanah dengan data yang sudah diperbaiki dapat berkurang. Memang, dimanapun masalah pertanahan sangat seksi isunya, kalau tidak segera dilakukan klarifikasi. Tentu bersinergi dengan awak pers dapat menjadi sarana berkomunikasi dengan masyarakat,” ucap Budi.
Jaya komitmen untuk melakukan komunikasi publik yang terbuka dengan perangkat hubungan masyarakat di kantor yang ia pimpin.
“Oleh karena itu saya sangat mendukung bersinergi dengan media pers dalam usaha menampung informasi perihal pertanahan di masyarakat, di Kota Depok,” harap Budi.
Budi Jaya yang telah senior di BPN ini, mengisahkan pengalaman kerjanya di banyak daerah. Ia cerita pernah bertugas di Ambon-Maluku, Bireuen-Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Utara, Sumatera Selatan, hingga Jawa Barat. Sebelum menjadi Kakan BPN Kota Depok, ia betugas di BPN Kabupaten Bogor.
[Redaktur: Hendrik Isnaini Raseukiy]
