WahanaNews.co | Perkembangan mengenai Formula E, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyebut kalangan investor enggan mensponsori Formula E.
Pasalnya, investor tak mau terang-terangan terlibat dalam kegaduhan politik akibat Formula E.
Baca Juga:
Libur Lebaran, 2.565 Wisatawan Tercatat Kunjungi Kepulauan Seribu
Pras--sapaan akrabnya--mengatakan awal mula Formula E menjadi agenda politik adalah saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengundang tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta untuk makan malam serta mangkir dari paripurna interpelasi yang diinisiasi oleh Fraksi PDIP dan PSI.
"Setelah waktu itu semua terkait Formula E adalah peristiwa politik," kata Prasetio dalam keterangannya, Kamis (3/2/2022).
Politikus PDIP itu menuturkan Pemprov DKI adalah penyelenggara Formula E di Jakarta. Hal ini diperkuat oleh instruksi gubernur kepada Dinas Pemuda dan Olahraga untuk menganggarkan dan membayar commitment Formula E sebesar Rp 560 miliar.
Baca Juga:
Pemprov DKI Jakarta Susun Raperda Kependudukan Atur Bansos untuk Pendatang
Kendati demikian, pada 2021, Anies menyatakan Formula E merupakan business to business sehingga Pemprov tak lagi terlibat. Ditambah lagi, Anies menunjuk Ahmad Sahroni sebagai Ketua Pelaksana Formula E Jakarta, yang notabene politikus.
Kondisi itulah yang diyakini Pras menjadi penyebab Formula E tak diminati oleh investor. Ditambah lagi, masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI segera berakhir pada Oktober mendatang.
"Pengusaha nggak mau terlibat dalam kegaduhan politik. Makanya mereka nggak mau investasi di Formula E," tandasnya.
