WahanaNews.co, Jakarta - Menko Polhukam Mahfud MD akan menggelar rapat untuk membahas gelombang imigran Rohingya di Aceh, seperti arahan Presiden Joko Widodo. Mahfud mengatakan yang akan memimpin rapat tersebut.
"Besok akan kami rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB. Karena ada perwakilannya yang mengurus pengungsi itu," ujar Mahfud di Ponpes Ma'had Annida Al Islamy Bekasi, Jawa Barat, Senin (4/12/23) malam.
Baca Juga:
Polres Subulussalam Berhasil Amankan Tiga Orang Terduga Pelaku TPPO Rohingya
Mahfud turut menyinggung Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi PBB (UNHCR) yang terkait dengan penanganan pengungsi. Dia menjelaskan Indonesia tidak ikut menandatangani konvensi PBB tentang para pengungsi itu.
Menurut Mahfud, Indonesia membuka tangan untuk terus menolong mereka dengan berdasar pada rasa kemanusiaan.
"Orang Rohingya masuk ke sini jumlah sekarang sudah 1.447 dan itu terus bertambah karena gelombang pengungsi itu datang terus, Malaysia sudah tutup, Australia sudah menutup, sehingga Indonesia itu turut tangan," jelas Mahfud.
Baca Juga:
Kemenag Kabupaten Aceh Barat Telusuri Pasangan Rohingya Nikah di Lokasi Penampungan
Mahfud menyebut sikap turun tangan terus menerus ini membuat Indonesia menjadi kewalahan. Ia mengatakan orang Aceh pun disebut telah menolak. Sementara itu, Riau dan Medan juga telah penuh.
Kondisi itu yang disebut bakal dirapatkan untuk dicari solusinya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengatakan telah menginstruksikan Mahfud untuk mengatasi gelombang imigran pengungsi Rohingya yang mendarat di sejumlah pantai Provinsi Aceh sejak pertengahan November 2023.
Selain itu, Jokowi juga sudah menginstruksikan agar masalah tersebut dirembuk dengan pemerintah daerah setempat, serta UNHCR.
"Saya telah memerintahkan kepada Menko Polhukam untuk menangani bersama-sama dengan daerah, bersama-sama dengan UNHCR," kata Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (4/12).
Per akhir November 2023, pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh ditempatkan sementara di Lhokseumawe, dan tersisa hanya 507 orang dan tujuh orang kabur dari tempat penampungan. Lalu, 341 orang di Kabupaten Pidie tepatnya di Yayasan Mina Raya dan di Desa Kulee sebanyak 232 orang.
Terpisah, Kapolda Aceh Irjen Achmad Kartiko meminta UNHCR untuk bertanggung jawab atas gelombang pengungsi Rohingya yang berdatangan ke Aceh.
Achmad mengatakan dari hasil penyelidikan para pengungsi yang datang ke Aceh ini rata-rata memiliki identitas dari UNHCR yang berbahasa Bangladesh.
Sementara itu, warga Sabang melakukan unjuk rasa terkait keberadaan 139 orang pengungsi Rohingya yang datang pada gelombang kedua di wilayah itu, Sabtu (2/12). Mereka mendesak pihak terkait segera membawa pengungsi keluar dari Pulau Weh.
Aksi unjuk rasa bermula saat warga kesal dengan sikap UNHCR dan Pemerintah Kota Sabang yang tidak mengakomodasikan aspirasi masyarakat, yaitu memindahkan pengungsi Rohingya ke daerah lain.
Bahkan warga yang sudah pitam mendatangi tenda pengungsi di lahan milik BPKS Sabang di Balohan dan mengangkut Rohingya menggunakan kendaraan umum menuju kantor Wali Kota setempat, pada Senin (4/12).
"Ya dipindahkan paksa sama warga (ke kantor wali kota) karena memang dari awal kedatangan Rohingya itu warga menolak," kata Pj Kepala Desa Balohan Rusli saat dikonfirmasi.
Demo warga juga terjadi di Depan Kantor Walikota Sabang. Saat itu, warga mendesak pemerintah setempat mengembalikan pengungsi Rohingya itu kembali ke laut.
Unjuk rasa dan penolakan itu turut didorong penilaian bahwa pengungsi Rohingya berperilaku buruk dan tidak menghargai aturan setempat.
Kepala Bagian Prokopim Pemko Sabang Ady Kamal mengonfirmasi pengungsi Rohingya ditolak warga, khususnya Desa Ie Meulee dan Balohan. Untuk menyikapi itu pihaknya sudah bertemu dengan perwakilan UNHCR.
Dari kesepakatan itu, pengungsi Rohingya bakal ditempatkan di Dermaga CT-1 Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) untuk sementara waktu. "Ini sifatnya hanya sementara," ujar Ady.
Terkait penanganan etnis Rohingya yang telah berlabuh di Pulau Weh, pihaknya tidak akan menganggarkan atau mengeluarkan biaya untuk mencukupi kebutuhan para pengungsi.
"Pemko tidak mengeluarkan sepeserpun untuk mereka, baik yang kemarin masuk maupun yang pertama di Ujong Kareung sebelumnya. Pemko hanya memberikan bantuan kemanusiaan pada saat mereka tiba pertama kali," katanya.
Ady mengatakan pihaknya dan BPKS tidak pernah mendukung apapun pemenuhan kebutuhan mereka dalam penanganan pengungsi Rohingya ini. Sejauh ini, pembiayaan ditanggung sepenuhnya oleh UNHCR.
"Setelah rapat koordinasi dengan Forkopimda, diputuskan untuk memberikan waktu kepada UNHCR untuk berkoordinasi lebih lanjut ke Kemenkopolhukam terkait penanganan selanjutnya," kata Ady Akmal.
Sementara itu, Protection Associate UNHCR Faisal Rahman mengatakan pihaknya akan bertanggung jawab penuh terhadap para pengungsi Rohingya tersebut, baik dalam hal biaya yang dibutuhkan, kebutuhan dasar, kesehatan, dan lain sebagainya.
"Jadi semua penanganan yang dilakukan itu, menjadi tanggung jawab kami dari UNHCR dengan lembaga mitra kami, seperti IOM dan lainnya. Semaksimal mungkin kami mengusahakan tidak membebankan biaya kepada pemerintah," ujarnya.
[Redaktur: Sandy]
