Ia menegaskan bahwa proses pembebasan lahan jalur khusus tambang akan segera dilakukan dan dijalankan sebagai solusi jangka panjang.
Seluruh tahapan akan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta tetap memperhatikan aspek hukum, sosial, dan lingkungan.
Baca Juga:
Dorong Percepatan Kawasan Hijau, Bupati Bogor Wajibkan Hutan Kota di Tiap Kecamatan
Pemerintah Kabupaten Bogor, lanjut Rudy, juga terus membuka ruang komunikasi dan dialog dengan masyarakat, tokoh setempat, serta para pelaku usaha tambang.
Langkah ini dilakukan agar solusi yang diambil dapat berjalan adil, seimbang, dan berkelanjutan bagi semua pihak.
“Sejak beberapa bulan terakhir kami terus berkomunikasi secara intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait operasional tambang di wilayah Bogor Barat. Alhamdulillah, respons dari Bapak Gubernur Jawa Barat sangat baik dan konstruktif,” ujar Rudy.
Baca Juga:
Pemkab Bogor Perkuat Transformasi Posyandu sebagai Garda Terdepan Layanan Dasar
Ia menambahkan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat, termasuk melalui aksi penyampaian pendapat, menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bogor dan secara aktif dikomunikasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pihak yang memiliki kewenangan terkait.
“Mudah-mudahan setelah proses appraisal selesai, kami dapat segera melakukan pembayaran pembebasan lahan. Ini adalah langkah konkret agar aktivitas tambang tidak lagi berdampak langsung pada jalan umum dan keselamatan masyarakat,” jelasnya.
Dengan demikian, pembangunan jalur khusus angkutan tambang dipandang sebagai langkah strategis jangka panjang untuk menjaga ketertiban lalu lintas, meningkatkan keamanan lingkungan, serta mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah Bogor Barat.
