WAHANANEWS.CO, Jakarta - Sebagai tindak lanjut arahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam mempercepat pemerataan akses listrik, PT PLN (Persero) terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Alignment Forum Program Listrik Desa, Senin (13/7/2026).
Upaya pemerataan tersebut turut didukung Pemerintah yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,3 triliun pada tahap pertama tahun 2026. Sinergi pemerintah dan PLN ini pun mendapat apresiasi dari sejumlah kepala daerah yang merasakan percepatan penyediaan akses listrik bagi masyarakat di wilayahnya.
Baca Juga:
PLN Mobile Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik Lewat Program Poin Gelegar 2026
Forum tersebut mempertemukan pemerintah sebagai regulator, kejaksaan sebagai fungsi pengawasan dalam penegakan hukum, pemerintah daerah, pelaku industri, akademisi, asosiasi, serta mitra kerja PLN. Melalui forum ini seluruh pemangku kepentingan menyelaraskan langkah, memperkuat tata kelola, dan mempercepat implementasi Program Listrik Desa di seluruh Indonesia.
Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ing Tri Winarno, menegaskan bahwa percepatan Program Listrik Desa harus didukung dengan data yang akurat agar pelaksanaannya tepat sasaran. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,3 triliun pada tahap pertama tahun 2026 untuk mempercepat pemerataan akses listrik, dengan pelaksanaan yang akan dikawal bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan agar berjalan secara akuntabel.
"Validasi data menjadi langkah penting agar tidak ada lagi wilayah yang tertinggal dalam memperoleh akses listrik. Kami ingin memastikan seluruh lokasi yang memang membutuhkan listrik dapat teridentifikasi dengan baik, sehingga pelaksanaan Program Listrik Desa benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.
Baca Juga:
Isi Daya Kendaraan Listrik Makin Untung, Transaksi SPKLU Bisa Jadi Poin PLN Mobile
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa pemerataan akses listrik tidak boleh berhenti sebagai komitmen atau target semata, melainkan harus diwujudkan melalui langkah nyata agar seluruh masyarakat dapat menikmati layanan kelistrikan.
“Kami mengapresiasi Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia. Arahan beliau jelas, yaitu mewujudkan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ini bukan sekadar komitmen, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata,” ujar Darmawan.
Menurut Darmawan, Program Listrik Desa tidak hanya membangun jaringan listrik, tetapi juga membuka peluang ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat ketahanan energi nasional. Karena itu, keberhasilannya membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan.
