Proyek Pengendali Banjir di DKI Terpantau Dikerjakan Asal-asalan, Inspektorat dan DPRD Tutup Mata

Abdul Hasyim Siahaan - Daerah

Rabu, 18 November 2020 - 14:11 WIB

Ikuti Kami di:

WahanaNews.co | Pengerjaan saluran U-Ditch pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Adm Jakarta Utara, dan Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Adm Jakarta Selatan, menuai sorotan dari masyarakat.

Bahkan, sejumlah elemen masyarakat mendesak agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta meninjau seluruh proyek yang berhubungan dengan pengendalian banjir, saluran u-ditch khususnya.

Baca Juga:

Jaga Citra Kawasan ASEAN, ALPERKLINAS Apresiasi Target Pemprov Jakarta Bersih Kabel Listrik

Pasalnya, pengerjaannya dilakukan pada saluran-saluran yang tergenang air, sehingga kualitas pekerjaan menjadi taruhan. Pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai atau lebih rendah dari ketentuan dalam spesifikasi teknis masa/umur pakainya tidak akan sesuai dengan yang diharapkan.

Pantauan wartawan, proyek yang dikerjakan PT KE dan meghabiskan anggaran sebesar Rp 5.813.889.360,36 serta dilaksanakan pada saluran yang tergenang air diduga tidak menggunakan lapisan pasir urug dan lantai kerja di bawah saluran u-ditch, padahal baik lantai kerja maupun pasir urug di bawah saluran u-ditch bertujuan sebagai penstabil tanah.

Dalam BOQ Pembangunan Prasana Kali/Sungai dan Kelengkapannya Kali Ancol Kampung Walang Jalan Lodan Ke Kali Ciliwung Lama secara jelas tercatat bahwa setiap pemasangan u-ditch dan Box Culvert menggunakan lapisan pasir urug darat t = 10 cm dan lantai kerja tebal 5 cm Readymix BO. Artinya dalam menyusun BOQ, SKPD terkait tidak melakukan survei untuk memastikan kondisi lapangan.

Baca Juga:

Layanan JKN Makin Mudah Diakses Warga Jakarta: Cukup Pakai NIK dan Mobile JKN

Selain itu, patut diduga proses penggalian tanah tidak dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan kemiringan lahan, kesalahan dalam proses penggalian dapat menimbulkan genangan air pada saluran karena tidak bisa mengalirkan air ke hilir dengan baik.

Hal sama juga terjadi dalam pelaksanaan pengerjaan pemasangan U-Ditch Pembangunan Saluran Pracetak di Jalan Mengkudu, Kelurahan Blok L Rt 001 Kel. Logoa dan Jl. B2, Kel. Rawabadak Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara pada Suku Dinas Sumber Air Kota Administrasi Jakarta Utara.

Proyek yang metode pemilihannya dilakukan melalui E-Purchasing dilaksanakan pada saluran yang tergenang air. Metode pemilihan penyedia barang dan jasa melalui e-Purchasing menjadi kendala bagi masyarakat maupun kelompok untuk melakukan pengawasan, sebab metode tersebut tidak tertayang pada situs LPSE, sehingga baik masyarakat maupun kelompok masyarakat tidak bisa memperoleh BOQ dan gambar pelaksanaan.

Kondisi serupa juga terjadi dalam pelaksanaan pembuatan saluran u-ditch Jl Mesjid An Nur, Gg. Langgar Rt 04 Rw 12, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet pada Suku Dinas Sumber Air Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Kondisi tersebut salah satu bukti bahwa, maksud dan tujuan serta sasaran yang disusun SKPD terkait dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) bertolak belakang dengan pelaksanaan di lapangan.

Anehnya, meskipun hampir disetiap terjadi banjir yang melanda pemukiman warga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu mengakui bahwa, saluran tidak dapat berfungsi secara optimal dikarenakan dimensi saluran yang belum ideal, sehingga mempengaruhi kinerja dari sistem drainase itu sendiri.

Namun kondisi tersebut tidak dijadikan pedoman oleh SKPD terkait dalam menetapkan spesifikasi teknis pelaksanaan program pengendalian banjir pemasangan saluran u-ditch.

Pemasangan saluran u-ditch yang tidak tepat dapat berpotensi terjadinya penyumbatan saluran air, bahkan saluran hanya berfungsi sebagai penampung air tanpa bisa mengalirkan air ke hilir, itu sebabnya pelaksanaan pemasangan saluran u-ditch harus dilakukan oleh tenaga profesional yang ahli dalam bidang tersebut, sekalipun mengaplikasikan saluran u-ditch jika tidak dikerjakan tenaga profesional tetap saja terjadi banjir atau genangan air di atas permukaan tanah yang mengakibatkan banjir.

Banyak kalangan menuding bahwa proyek pengendali banjir yang dilaksanakan SKPD terkait hanya menghambur-hamburkan uang negara tapi hasilnya tidak bermanfaat "Untuk apa dibangun dengan biaya yang cukup besar kalau tidak memberi manfaat kepada masyarakat" kata beberapa warga yang sedang menyaksikan pekerjaan tersebut. Bahkan tidak sedikit kalangan menyebutkan kalau pelaksanaan pekerjaan saluran u-ditch hanya sekedar mengejar serapan anggaran.

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan anggota DPRD DKI Jakarta seharusnya turun kesetiap lokasi proyek pengendalian banjir untuk melakukan pengawasan, jangan Covid-19 dijadikan alasan untuk berpangku tangan. [qnt]

Ikuti update berita pilihan dan breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik https://t.me/WahanaNews, lalu join.