WahanaNews.co | PT Pupuk Indonesia (Persero) siapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 16.770 ton untuk Provinsi Banten per tanggal 25 Januari 2023.
"Angka tersebut cukup memenuhi kebutuhan petani dalam beberapa pekan ke depan," kata SVP PSO Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto, di Serang, Selasa.
Baca Juga:
Mendagri Apresiasi Perjuangan Mentan Amran Tambah Alokasi Pupuk
Adapun stok tersebut terdiri dari urea dan NPK yang masing-masing sebesar 11.278 ton dan 5.492 ton atau secara total setara 284 persen dari ketentuan stok minimum.
"Stok pupuk urea yang mencapai 11.278 ton ini setara dengan 300 persen terhadap ketentuan stok minimum yang diatur oleh pemerintah," kata Agus Susanto dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2023 di Provinsi Banten.
Sedangkan stok pupuk NPK sebesar 5.492 ton setara 254 persen dari ketentuan.
Baca Juga:
Masuk Daftar 500 Perusahaan Terbaik, Pupuk Indonesia Berjaya di Kancah ASEAN
Dengan demikian, stok pupuk urea dan NPK tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan petani selama beberapa pekan ke depan.
Ia mengatakan stok yang disiapkan oleh Pupuk Indonesia juga sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
“Kami menyalurkan pupuk bersubsidi di Provinsi Banten sesuai dengan aturan yang berlaku, serta menjaga ketersediaan stok berdasarkan ketentuan stok pupuk bersubsidi. Kami menyalurkan sesuai dengan Surat Keputusan (SK) / E-Alokasi masing-masing wilayah, dan kami memastikan ketersediaan stok di setiap bulan untuk mendukung penyaluran pupuk bersubsidi,” kata Agus.
Pupuk Indonesia juga telah menyalurkan pupuk bersubsidi sebesar 8.645 ton per tanggal 25 Januari 2023.
Angka ini terdiri dari urea sebesar 5.781 ton dan NPK sebesar 2.864 ton.
Dari sisi harga, kata Agus, ditetapkan HET masing-masing senilai Rp2.250 per kg untuk pupuk urea, Rp2.300 per kg untuk pupuk NPK, serta Rp3.300 untuk pupuk NPK untuk kakao atau yang juga disebut dengan istilah NPK formula khusus.
Agus memastikan bahwa seluruh pupuk bersubsidi yang didistribusikan Pupuk Indonesia diperuntukkan bagi petani yang memenuhi persyaratan dalam Permentan Nomor 734 Tahun 2022.
Berdasarkan hal tersebut, kata dia, petani yang berhak mendapatkan yaitu wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian), menggarap lahan maksimal dua hektar, dan menggunakan Kartu Tani.
Lebih lanjut Agus menjelaskan, petani dapat menebus pupuk bersubsidi pada kios-kios resmi yang juga disebut dengan istilah Kios Pupuk Lengkap (KPL) dan telah ditentukan untuk melayani kelompok tani setempat.
Agus mengatakan bahwa FGD tentang penyaluran pupuk bersubsidi bisa menjadi wadah sosialisasi kebijakan pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan Pemerintah. Menurut dia, sosialisasi perlu dilaksanakan dalam rangka mensukseskan kebijakan pupuk bersubsidi tepat sasaran.
“Pada awal tahun ada kesempatan bertemu untuk acara FGD untuk menyamakan persepsi. Dalam FGD ini juga dalam rangka mempererat tali silaturahmi serta wadah menjelaskan mengenai kebijakan pupuk bersubsidi yang tertuang dalam Permentan dan Permendag,” kata Agus Susanto pada FGD yang melibatkan Dinas Pertanian, Kejaksaan, Kepolisian, distributor serta kios.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M Tauchid memastikan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sudah optimal. Bahkan, dirinya menilai kebutuhan pupuk di Provinsi Banten sudah terpenuhi karena terlihat dari realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di tahun 2022.
Agus menjelaskan, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi untuk jenis urea tercatat 57.625 ton atau setara 93,18 persen dari alokasi sebesar 61.840 ton tahun 2022.
Sementara untuk NPK tercatat 26.697 ton atau setara 95,46 persen dari alokasi 27.967 ton.
Adapun total alokasi kedua jenis pupuk subsidi tersebut sebesar 89.807 ton untuk tahun 2022.
“Saya coba melihat data realisasi penyaluran pupuk subsidi tahun 2022, kalau ada bahasa kekurangan pupuk di Provinsi Banten, di mana kurangnya, karena alokasinya masih tersisa untuk urea dan NPK. Karana secara alokasi tidak ada satu pun komponen yang sampai 100 persen,” kata Kepala Dinas Pertanian Agus M Tauvhid.
Agus menilai realisasi penyaluran pupuk bersubsidi ini pun menandakan bahwa kebutuhan pupuk bersubsidi untuk Provinsi Banten sudah terpenuhi.
Pada tahun 2023, pemerintah mengalokasikan pupuk subsidi sebesar 168.805 ton, dengan rincian urea 111.445 ton dan NPK sebesar 56.284, serta NPK khusus 1.076 ton.
“Pemerintah mengeluarkan kebijakan pupuk subsidi masih ada untuk petani Banten dan Indonesia dan kita pastikan pupuk subsidi di Banten masih mampu meningkatkan produksi pangan strategis," katanya. [rgo]
