WAHANANEWS.CO, Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah kembali jadi sorotan panas setelah DPRD menemukan banyak kejanggalan dalam pelaksanaannya.
Komisi D DPRD Blora memanggil Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kabupaten untuk rapat dengar pendapat di ruang lobi DPRD Blora pada Kamis (18/9/2025).
Baca Juga:
Usul Tambahan Anggaran Sejumlah Kementerian di IKN Rp14,92 Triliun, Ini Hasilnya
Di sela rapat yang sempat diskors, Ketua Komisi D DPRD Blora, Subroto, menyoroti keterlibatan TNI dalam program MBG yang dinilai janggal.
Dia menilai aparat TNI yang bertugas di Komando Distrik Militer (Kodim) dan Komando Rayon Militer (Koramil) kini justru disibukkan dengan urusan makanan.
"Justru yang lebih tahu adalah Kodim dan Koramil, ini kan aneh, Kodim Koramil tugasnya kan perang, ini kon diperintahkan ngurusi makanan," jelas Subroto.
Baca Juga:
DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp 50 Juta, Siapa Penentu Sebenarnya?
Politikus PDIP itu menegaskan dirinya tidak peduli jika pernyataannya bakal mengundang reaksi dari aparat TNI.
"Aku dibenci kodim ora apa-apa, dibenci tentara ora apa-apa," kata dia.
Subroto juga menyoroti bahwa program MBG di Blora tidak melibatkan dinas terkait seperti Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda).
"Stakeholder yang ada sampai Dinas Kesehatan itu enggak tahu harus seperti apa speknya, hampir semua tidak tahu, tidak dilibatkan sama sekali," ujarnya.
Selain mempertanyakan tugas TNI dalam program MBG, pihaknya juga menyoroti besarnya anggaran yang dikelola tanpa adanya pengawasan yang jelas.
"Ini kan yo nggak wajar, iki duit negara, duit rakyat, tujuannya untuk anak-anak kita biar jadi pintar, tapi kalau pengawasannya tidak ada, sekali lagi saya tekankan, BGN tolong ini pengawasan juga harus diperhatikan," terang Subroto.
Sebelumnya DPRD Blora juga memanggil Dinas Pendidikan untuk menyikapi aduan masyarakat terkait pelaksanaan MBG yang menyasar lembaga pendidikan.
Subroto menyebut makanan yang dibagikan kepada siswa tidak sesuai dengan standar kandungan gizi.
Dia bahkan mengajak anggota dewan lain untuk meninjau langsung pelaksanaan MBG di daerah pemilihan mereka.
Dari hasil pemantauan, mayoritas makanan yang didistribusikan kepada para siswa memiliki kandungan gizi yang cenderung minimalis.
Selain itu, ditemukan pula makanan basi yang sempat dibagikan ke pelajar.
"Bisa dikatakan hampir semua SPPG menunya minimalis, Rp 5.000 untungnya sudah kebanyakan, bahkan menu basi pernah ada sampai tidak dimakan anak," ungkapnya.
Sekadar diketahui, kuota SPPG se-Kabupaten Blora mencapai 73 dapur.
Saat ini jumlah yang sudah operasional sebanyak 48 dapur SPPG, dengan penerima manfaat tercatat 126.632 sasaran.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
