WahanaNews.co | Platform
Arsitektur Rethinking The Future memosisikan DKI Jakarta pada urutan teratas
dalam tata kota terburuk di dunia.
Baca Juga:
Kadiv Humas Polri : Nama Calon Wakapolri Sudah ada, Saat ini Sedang Dalam Proses Pemilihan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad
Riza Patria menyebut Pemprov DKI akan memperbaiki tata kota di Jakarta.
"Tentu kita semua akan perbaiki Jakarta menjadi kota
yang lebih baik sejajar dengan kota-kota besar di dunia," ujar Riza Patria
kepada wartawan di Kantor Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (23/8/2021).
Kemudian, dengan adanya penilaian tersebut Riza mengatakan
akan mempelajari tata kota di Jakarta dan memastikan apakah penilaian yang
dibuat sesuai fakta lapangan atau tidak. Dia juga mengaku jika memang tidak
mudah dalam mengatur tata kota di Jakarta.
Baca Juga:
Rapat Paripurna Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Usul Inisiatif DPR
"Prinsipnya semua gubernur dari dulu sampai sekarang
berusaha menjadikan Jakarta jadi kota yang lebih baik ya, semua aspek, semua
sektor termasuk tata kotanya," kata Riza.
Namun, dengan penilaian tersebut bukan berarti Jakarta tidak
melakukan perbaikan terhadap kotanya. Riza mengatakan jika beberapa sektor
telah mengalami perbaikan.
"Alhamdulillah mendapat perbaikan dari sana-sini,
masalah air bersih, polusi udara, penghijauan, semuanya termasuk pendidikan,
kesehatan, sekarang dituntut juga tata kota," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Platform Arsitektur Rethinking The
Future melaporkan 10 kota di dunia yang memiliki tata kota buruk. Hal itu salah
satunya dikarenakan "cacatnya" perencanaan infrastruktur.
Dari 10 daftar negara yang memiliki tata kota buruk, DKI
Jakarta menempati posisi pertama.
Berikut alasan mengapa DKI Jakarta menempati posisi pertama
yang memiliki tata kota terburuk:
Ibu Kota Indonesia yang sangat padat, Jakarta dikatakan
sebagai tempat dengan desain terburuk di Bumi. Hal itu dikarenakan ruang hijau
terbuka kurang memadai, kemacetan lalu lintas yang ekstrem, dan perluasan kota
yang tidak terencana.
Kemacetan lalu lintas di Jakarta salah satunya dikarenakan
pembangunan infrastruktur. Pemerintah daerah dapat berkontribusi dengan cara
mengurangi pelaksanaan proyek jangka panjang. [qnt]
