WahanaNews.co |
Para tokoh adat Tabi dan perwakilan Tokoh Pegunungan Tengah Papua tegas
menyebut bahwa 1 Juli merupakan Hari Bhayangkara, bukan Hari Papua Merdeka.
Mereka juga kembali
menegaskan bahwa Papua masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Baca Juga:
Aktivis HAM Esra Mandosir Meninggal Dunia, LP3BH Manokwari Sebut Kematiannya Diduga Tidak Wajar
Pernyataan bersama tersebut
dilakukan di Pendopo/Obhe Suku Sereh Sentani, Rabu (30/6/2021) sore, dihadiri
lima tokoh adat, yakni Ondoafi besar Kabupaten Keerom, Herman Yoku; Ondofolo
Sentani, Yanto Ohee; Tokoh adat Pegunungan Tengah Papua Sem Kogoya, Ondo Max
Ohee; serta anak pejuang Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) tahun 1969 dan
tokoh muda Papua, Ali Kabiay.
Ondofolo Yanto Ohee, yang
juga anak dari pejuang Papua Merdeka era tahun 90-an, They H Eluay, menjelaskan
soal status Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Papua sudah final
berintegarasi dengan NKRI. Jadi jangan ada lagi yang mencoba mengorek-ngorek
persoalan ini. Pepera 1969 membuktikan bahwa keterwakilan adat saat itu
mendukung integrasi Papua dalam NKRI," katanya.
Baca Juga:
Langkah Pengamanan Menjelang Pilkada Serentak, Asistensi Operasi Damai Cartenz di Intan Jaya
Sementara itu, selaku
perwakilan Tokoh Pegunungan Tengah Papua, Sem Kogoya juga meminta aparat tegas
dalam memberantas Kelompok Separatis Bersenjata.
"Tanggal 1 Juli adalah HUT Bhayangkara,
bukan OPM. NKRI ini harga mati, jadi jangan terprovokasi kelompok separatis
ini. Tidak ada ruang untuk Kelompok Separatis Teroris di Papua. Papua harus
aman, karena PON XX sudah di depan mata," pungkasnya.
Sementara itu, Ali Kabiay,
yang membacakan pernyataan sikap para tokoh yang juga tergabung dalam Barisan
Merah Putih ini, menyampaikan 9 poin terkait situasi Kamtibmas di Papua.
"Tanggal 1 Juli adalah HUT
Bhayangkara dan bukan HUT Papua Merdeka. Sekitar 80 aksi teror dilakukan oleh
Kelompok Separatis Teroris selama 2021. Jadi, mereka ini sudah sangat pantas
disebut teroris," tegas Ali.
Ia juga menyatakan menolak
segala kegiatan yang dilakukan Kelompok Separatis Teroris pada 1 Juli.
Menurutnya, kelompok ini
sengaja menebar teror kepada masyarakat, termasuk agenda 1 Juli, yang selalu
digaungkan sebagai HUT Papua Merdeka.
"Kami menolak itu, aksi-aksi
yang dilakukan Kelompok Separatis Teroris ini, masyarakat harus turut menjaga
Kamtibmas, sehingga Papua menjadi aman dan damai, terlebih jelang PON XX tahun
2021," kata Ali, membacakan surat pernyataan bersama itu.
Selanjutnya adalah soal audit
dana Otsus.
Pihaknya meminta dan
mendukung aparat untuk melakukan penindakan hukum yang terarah dan terukur
terhadap Kelompok Separatis Teroris di Papua, termasuk kelompok yang
berafiliasi.
"Kami mendukung penindakan
tegas aparat terhadap TPN -OPM yang telah meneror warga hingga jatuhnya korban
jiwa, baik di kalangan warga maupun aparat TNI-Polri," katanya.
Selanjutnya soal kondisi
Yalimo.
Pihaknya meminta semua warga,
utamanya warga Yalimo, untuk menahan diri dan tidak terprovokasi hal yang memperkeruh
suasana.
"Jangan terprovokasi, gunakan
jalur yang ada, agar tidak ada yang dirugikan," tandasnya. [dhn]
