PEMBENTUKAN Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menandai babak baru dalam strategi pengelolaan aset nasional.
Dengan total aset yang diklaim mencapai US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.700 triliun, kehadiran Danantara menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia ingin mengambil langkah besar dalam memaksimalkan potensi ekonomi nasional melalui investasi strategis.
Baca Juga:
Danantara Resmi Diluncurkan, Rosan Roeslani Tegaskan Komitmen Tata Kelola yang Transparan dan Berintegritas
Apresiasi patut diberikan kepada pemerintah, terutama Presiden Prabowo Subianto, yang berani mengambil langkah progresif dengan membentuk Danantara.
Dengan model sovereign wealth fund yang telah sukses diterapkan di berbagai negara maju, Danantara berpotensi besar menjadi pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi, penguatan industri nasional, dan peningkatan daya saing global.
Namun, seiring dengan optimisme yang menyertai pembentukannya, prinsip kehati-hatian harus menjadi prioritas utama.
Baca Juga:
Prabowo Luncurkan Danantara, Wujud Komitmen Pengelolaan Investasi Berkelanjutan
Kekhawatiran yang muncul terkait transparansi dan akuntabilitas Danantara adalah hal yang wajar.
Sorotan mengenai dugaan kebal hukum serta keterbatasan audit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Kepercayaan publik harus dirawat dan dijaga dengan kerja nyata, bukan sekadar retorika.
Dalam menanggapi isu tersebut, CEO Danantara, Rosan Roeslani, telah menegaskan bahwa lembaga ini tetap dapat diaudit oleh KPK dan BPK.
Presiden Prabowo pun menekankan bahwa Danantara harus terbuka terhadap pengawasan demi memastikan pengelolaan investasi berjalan secara profesional dan akuntabel.
Pernyataan ini merupakan langkah awal yang baik, tetapi perlu dibuktikan melalui implementasi kebijakan yang konkret.
Transparansi harus menjadi landasan utama dalam operasional Danantara. Sebuah platform informasi yang terbuka dan mudah diakses oleh publik dapat menjadi solusi untuk menjawab berbagai keraguan.
Laporan keuangan yang dapat diaudit, evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan akan menjadi faktor krusial dalam menjaga kepercayaan publik.
Kita tidak boleh melupakan pelajaran dari berbagai skandal keuangan yang pernah mengguncang sektor investasi global.
Ketika transparansi diabaikan dan prinsip kehati-hatian tidak diterapkan dengan baik, konsekuensinya bisa sangat merugikan perekonomian nasional.
Oleh karena itu, pengelolaan Danantara harus mengikuti standar prudential rule sebagaimana diterapkan dalam sektor perbankan.
Keberhasilan Danantara bukan hanya diukur dari seberapa besar dana yang berhasil dikelola, tetapi juga dari bagaimana mekanisme pengawasan dan tata kelola yang diterapkan.
Jika Danantara dapat membuktikan dirinya sebagai lembaga yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab, maka kepercayaan publik akan semakin kuat, dan manfaat jangka panjangnya akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Sebaliknya, jika kekhawatiran yang ada tidak segera dijawab dengan tindakan nyata, maka skeptisisme publik bisa berkembang menjadi ketidakpercayaan yang berbahaya.
Alhasil, tantangan bagi Danantara bukan hanya dalam mengelola investasi, tetapi juga dalam membangun kepercayaan yang kokoh melalui kinerja luar biasa dan transparansi yang tidak terbantahkan. [*]
