WAHANANEWS.CO, Jakarta - Setiap program yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan di Indonesia.
Kebijakan dan berbagai kegiatan yang dijalankan tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program semata, tetapi harus benar-benar memberikan perubahan yang dirasakan langsung oleh seluruh warga sekolah.
Baca Juga:
Bupati Sumedang Klarifikasi Isu Upah Guru Paruh Waktu yang Beredar di Medsos
“Orientasinya bukan pada serapan anggaran atau pelaksanaan kegiatan, tetapi pada perubahan nyata yang dirasakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan seluruh warga sekolah di satuan pendidikan seluruh Indonesia."
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan program pendidikan tidak diukur dari besarnya anggaran yang terserap ataupun jumlah kegiatan yang terlaksana, melainkan dari sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar serta memberikan manfaat bagi peserta didik dan tenaga pendidik.
Namun demikian, Atip mengakui bahwa dalam upaya mewujudkan peningkatan mutu pendidikan tersebut masih terdapat sejumlah kendala yang perlu diselesaikan oleh Kemendikdasmen.
Baca Juga:
Wamendikdasmen: PPPK Paruh Waktu Masih Dicarikan Solusi, Terkendala Regulasi ASN
Salah satu tantangan utama adalah persoalan koordinasi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor pendidikan.
“Sinergi dan koordinasi yang tidak terjalin dengan baik akan menyebabkan pengelolaan pendidikan yang bermutu tidak tercapai, “kata Atip.
Menurutnya, koordinasi yang baik menjadi kunci agar pelaksanaan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan secara selaras dan tidak saling tumpang tindih.
