Tanpa komunikasi yang efektif, program pendidikan berpotensi berjalan sendiri-sendiri dan tidak menghasilkan dampak maksimal bagi peningkatan kualitas pendidikan.
Karena itu, lanjut Atip, koordinasi diperlukan agar pelaksanaan kewenangan antara pusat dan daerah tidak overlap, atau berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi.
Baca Juga:
Bupati Sumedang Klarifikasi Isu Upah Guru Paruh Waktu yang Beredar di Medsos
Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat kerja sama dalam mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul di lapangan.
Dengan demikian, solusi yang dirumuskan dapat bersifat adaptif, sesuai dengan kondisi daerah, serta mampu menjawab kebutuhan nyata di setiap satuan pendidikan.
Dikatakan Atip, Pemerintah Pusat dan Daerah perlu berkoordinasi untuk mengidentifikasi tantangan di lapangan serta merumuskan solusi yang adaptif dan kontekstual.
Baca Juga:
Wamendikdasmen: PPPK Paruh Waktu Masih Dicarikan Solusi, Terkendala Regulasi ASN
Sementara itu, Direktur Sekolah Menengah Pertama, Maulani Mega Hapsari, juga menekankan pentingnya membangun kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia berharap komunikasi yang efektif serta komitmen bersama dapat terus diperkuat demi meningkatkan kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
