WAHANANEWS.CO, Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai kebijakan unggulan pemerintah kini justru dipersoalkan keras oleh pegiat pendidikan karena dinilai lebih banyak membebani guru ketimbang memberi manfaat nyata bagi sekolah.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai guru menjadi pihak paling dirugikan dalam implementasi MBG.
Baca Juga:
Kepala BGN: 2026 Serapan Anggaran MBG Rp1,2 Triliun per Hari
Ia bahkan menyebut posisi mereka seperti “tumbal” atau “budak” dalam pelaksanaan program yang sejatinya bertujuan mulia.
“Guru tidak mendapat insentif dan tak pernah dilibatkan dalam perencanaan, tapi justru dibebani tugas mendistribusikan makanan, mulai dari menghitung jumlah hingga mengawasi penerimaan. Bahkan kalau ada masalah, seperti kasus keracunan, guru yang diminta bertanggung jawab,” ujar Ubaid dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/9/2025).
Menurut JPPI, kondisi ini menimbulkan beban ganda bagi sekolah.
Baca Juga:
Ayam Dibeli Sabtu, Dimasak Rabu: BGN Sebut Kasus Keracunan MBG di Bandung Barat di Luar Nalar
Guru yang seharusnya fokus pada tugas mendidik, justru dipaksa menjalankan pekerjaan tambahan yang di luar kapasitas profesinya.
Lebih parah lagi, tidak ada kejelasan aturan maupun standar penerapan yang seragam di setiap daerah.
Ubaid menegaskan, pola pelaksanaan MBG yang timpang di berbagai wilayah memperlihatkan lemahnya koordinasi antarinstansi.
