WahanaNews.co | Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggandeng bank hingga Perumnas untuk membangun rumah subsidi khusus guru di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah.
Menurut Ketua PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, rumah subsidi ini bakal diperuntukan untuk guru Muhammadiyah. Rumah itu dibuat agar para guru bisa fokus mengajar di kelas.
Baca Juga:
Usulan Kampus Kelola Tambang di RUU Minerba Dikritisi Muhammadiyah
“Kualitas pendidikan itu berawal dari kesejahteraan guru. Program kilau surya ini bertujuan untuk membantu para guru yang ada di sekolah Muhammadiyah agar bisa memiliki rumah dengan berbagai upaya dari semua pihak,” ujar Muhadjir dalam laman resmi Muhammadiyah, Kamis (13/4/2023).
Ia mengatakan selama ini guru mengabdikan diri untuk memperbaiki kualitas hidup anak bangsa.
Hal itu, kata Muhadjir, membuat pihaknya harus diperhatikan kesejahteraannya, termasuk adalah rumah sebagai tempat tinggal.
Baca Juga:
Prabowo Apresiasi Peranan Muhammadiyah Bangun Bangsa
Muhadjir mengatakan Muhammadiyah terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan mendasar bagi guru-guru dan pegawai di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah.
“Untuk itu saya berpesan kepada Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah seluruh Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, supaya segera berkoordinasi dengan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pusat," tegasnya.
"Bergerak secara masif, demi memberi kesempatan kepada seluruh guru sekolah Muhammadiyah yang belum memiliki rumah agar segera mendapatkan fasilitas kerja sama yg sudah ditandatangani bersama,” sambung Muhadjir.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu mengaku akan berupaya memberi subsidi-subsidi. Baik dari yang sudah bekerja sama, maupun yang masih dikumpulkan berdasarkan potensi-potensi mitra di Muhammadiyah.
Pasalnya, lebih dari setengah jumlah guru di Muhammadiyah masih mendapatkan gaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR), bahkan di DKI Jakarta, masih ada guru Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mendapatkan gaji Rp600.000.
“Nantinya Bapak dan Ibu dari lembaga di sini punya pekerjaan rumah untuk mencarikan sumber, bagaimana agar mereka bisa ringan cicilannya, entah itu dari Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, atau dari dana-dana yang lain,” katanya. [Tio/OZ]
