WahanaNews.co, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara perihal Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Keagamaan yakni Muhammadiyah yang akhirnya menerima tawaran pengelolaan prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).
Meskipun tak berkomentar banyak, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana menyatakan, perihal Ormas Keagamaan pengurusan perizinannya ada di Kementerian Investasi atau Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Baca Juga:
Prabowo Apresiasi Peranan Muhammadiyah Bangun Bangsa
"Ada yang tanya ke saya (perihal Muhammadiyah). Di kita itu nanti kalau sudah jadi, kita nanti pengusahaannya, pembinaan dan pengawasannya. Tapi sekarang pola untuk dari sisi pertambahan itu ada di sana (BKPM). Kan begitu," ungkap Dadan di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (26/7/2024) melansir CNBC Indonesia.
Sebelumnya kepada CNBC Indonesia, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengungkapkan telah menerima tawaran resmi dari pemerintah untuk pengelolaan IUPK batu bara.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, tawaran izin tambang dari pemerintah sudah disampaikan secara resmi melalui Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pada rapat Pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024 lalu.
Baca Juga:
Prabowo Buka Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang
"Terkait dengan pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah, ada penawaran oleh pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadilla yang disampaikan dalam rapat Pleno PP Muhammadiyah 13 Juli 2024. Meskipun, belum disampaikan secara resmi lokasi tambang bagi Muhammadiyah," tuturnya kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat (26/07/2024).
Dia menyebut, PP Muhammadiyah sudah membahas penawaran tersebut pada rapat Pleno 13 Juli tersebut. Keputusan resmi PP Muhammadiyah akan disampaikan pada 27-28 Juli 2024 mendatang.
"PP Muhammadiyah telah membahas penawaran tersebut dalam Pleno 13 Juli. Keputusan resmi pengelolaan tambang oleh PP Muhammadiyah akan disampaikan secara resmi setelah Konsolidasi Nasional yang Insya Allah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Jogjakarta," paparnya.
