WAHANANEWS.CO, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan, kurikulum Sekolah Rakyat dirancang untuk memadukan pendidikan formal, pembinaan karakter, dan pelatihan keterampilan berbasis minat serta bakat siswa.
Tujuannya adalah memastikan setiap proses belajar lebih relevan dan bermanfaat sesuai kebutuhan peserta didik.
Baca Juga:
8 Juta Data Penerima Bansos Dinonaktifkan, Data Tunggal BPS Jadi Acuan Nasional
"Anak-anak yang punya potensi melanjutkan ke perguruan tinggi akan kita bina dan arahkan. Sementara yang ingin memperkuat keterampilan, kita fasilitasi juga," ujar Gus Ipul dalam keterangan resmi, Rabu (13/8/2025).
Ia menambahkan, pendekatan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto agar pendidikan di Sekolah Rakyat tidak semata-mata menitikberatkan pada aspek akademik.
Sebaliknya, siswa juga dibekali kecakapan hidup yang dapat langsung diterapkan di dunia kerja maupun wirausaha, sehingga mereka mampu bersaing di berbagai bidang.
Baca Juga:
1,9 Juta Data Bansos Terkoreksi, Ini Penjelasan Mensos Gus Ipul
Kurikulum Sekolah Rakyat dibagi menjadi dua jalur utama. Pertama, jalur pendidikan formal yang setara dengan sekolah umum pada umumnya.
Kedua, jalur pendidikan karakter yang fokus menanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemandirian sejak dini.
Selain itu, tersedia kelas keterampilan dengan beragam pilihan sesuai minat siswa, mulai dari kerajinan tangan, pertanian, teknologi, hingga layanan jasa.
"Prinsipnya mengikuti pilihan siswa. Ada yang ingin kuliah, ada yang ingin langsung kerja. Semua kita siapkan jalurnya," imbuhnya.
Gus Ipul menjelaskan, sistem pembelajaran di Sekolah Rakyat menggunakan konsep multi-entry dan multi-exit, yang memungkinkan siswa masuk atau keluar program sesuai kesiapan dan kondisi masing-masing.
Ia mencontohkan, ada siswa tingkat SMP atau SMA yang semula belum lancar membaca, namun berkat pendampingan intensif guru, dalam waktu satu bulan sudah mengalami kemajuan signifikan.
Untuk menjaga kualitas pembelajaran, pemerintah juga telah menyiapkan mekanisme penggantian guru jika ada yang mengundurkan diri, sehingga proses belajar tidak terhambat.
Kementerian Sosial menargetkan jumlah siswa Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia dapat melampaui 15 ribu orang hingga akhir tahun 2025.
Program ini diharapkan menjadi salah satu terobosan penting dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tanah air.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]