WahanaNews.co | Penghapusan pendidikan untuk anak-anak perempuan di Afghanistan mendapat sorotan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
PBB menyatakan kebijakan itu sangat diskriminatif dan mendesak pemerintah Taliban untuk membuka kembali sekolah bagi anak perempuan di semua tingkatan.
Baca Juga:
Kemen PPPA Belajar dari Tokoh Perempuan Sjamsiah Achmad
“Penyangkalan atas pendidikan sekolah menengah dan akses ke universitas jelas diskriminatif, sangat menyusahkan anak perempuan dan perempuan--bersama dengan keluarga dan komunitas mereka--dan sangat merusak negara secara keseluruhan,” kata Juru Bicara Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Marta Hurtado, beberapa waktu lalu.
Pada pekan ini anak-anak perempuan di Afghanistan seharusnya memulai tahun ajaran baru di sekolah menengah, dengan membawa harapan dan cita-cita mereka.
Namun selama setahun terakhir, kata dia, anak-anak perempuan di negara itu tidak diizinkan mengikuti kelas dari tingkat 6 sampai 12.
Baca Juga:
DUHAM Sebut 30 Macam HAM Menurut PBB, Simak Apa Saja!
"Kami mendesak otoritas de facto untuk membuka sekolah bagi anak perempuan di semua tingkatan, serta universitas," tutur Hurtado.
Dia menggarisbawahi dengan menolak hak pendidikan anak perempuan dan perempuan, mereka dibiarkan rentan terhadap kekerasan, kemiskinan, dan eksploitasi--sehingga bisa melemahkan setengah populasi Afghanistan.
Tindakan Taliban ditegaskan kontraproduktif dan tidak adil, Hurtado mengingatkan bahwa diskriminasi struktural tersebut juga sangat merusak kemungkinan pemulihan dan pembangunan negara itu di masa depan.
